MITRAPOL.com, Jakarta — 75 anak tidak sekolah (ATS) atau putus sekolah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, kembali mendapatkan akses pendidikan melalui program intervensi terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Dari jumlah tersebut, 11 anak merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Kepastian mereka kembali memperoleh akses pendidikan ditandai dengan penyerahan perlengkapan sekolah, buku pelajaran, serta dukungan transportasi di Gelanggang Remaja Duren Sawit, Jumat (28/8/2026).
Kepala Satuan Pelaksana (Satlak) Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Farida Farhah, mengatakan program tersebut diawali dengan verifikasi faktual terhadap data anak tidak sekolah.
Data awal Kementerian Pendidikan mencatat sebanyak 3.080 anak berstatus ATS di wilayah Duren Sawit.
Setelah dilakukan pendataan dari rumah ke rumah bersama unsur kelurahan dan kader Dasawisma, ditemukan 105 anak yang sesuai dengan kondisi faktual.
“Sebagian besar data awal terbukti merupakan anomali karena warga telah pindah domisili ke luar Jakarta, menikah, meninggal dunia, atau alamatnya sudah tidak ditemukan. Dari hasil verifikasi faktual, kami menjaring 105 anak riil,” ujar Farida.
Dari 105 anak tersebut, sebanyak 75 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Sebanyak 30 anak lainnya masih menghadapi kendala, antara lain bekerja sebagai buruh bangunan berpindah-pindah dan faktor pernikahan usia dini.
Untuk 64 anak non-disabilitas, pemerintah memfasilitasi pendidikan gratis melalui PKBM Golden dengan model pembelajaran hybrid yang memanfaatkan Aula Pusat Kegiatan Guru (PKG) di Kantor Satlak Pendidikan Kecamatan Duren Sawit.
Sementara itu, 11 anak berkebutuhan khusus diarahkan ke enam SLB swasta karena keterbatasan kuota di SLB negeri.
Untuk mengatasi kebutuhan biaya awal pendidikan di SLB swasta sebelum Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) aktif, disiapkan skema orang tua asuh yang didukung secara gotong royong oleh camat, tujuh lurah, dan tokoh masyarakat.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, pengentasan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
“Pemerintah Kota Jakarta Timur sangat mengapresiasi langkah konkret Satlak Pendidikan Duren Sawit bersama seluruh unsur kewilayahan. Mengembalikan anak ke sekolah bukan hanya tugas dinas pendidikan, melainkan panggilan nurani kita bersama,” kata Eka.
Dukungan juga datang dari Bunda PAUD Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin. Ia menilai pendekatan yang ramah dan inklusif penting untuk memastikan anak yang kembali bersekolah dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.
Selain pembiayaan pendidikan, para siswa mendapatkan dukungan kebutuhan penunjang sekolah. BAZNAS (BAZIS) memberikan perlengkapan sekolah, TP-PKK menyalurkan buku pelajaran, sementara tokoh masyarakat membantu penyediaan kartu transportasi JakLingko.
Program pendampingan juga mencakup sejumlah kegiatan pendukung, seperti edukasi antiperundungan, pengelolaan sampah, pemeriksaan psikologis, serta pengenalan keterampilan kewirausahaan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji mengatakan model pendataan dan kolaborasi yang diterapkan di Duren Sawit dapat menjadi bahan evaluasi untuk penanganan ATS di wilayah lain.
“Kami di legislatif melihat langkah terpadu Duren Sawit ini sebagai terobosan. Pemutakhiran data secara langsung ke lapangan penting untuk memastikan kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah Kecamatan Duren Sawit bersama Satlak Pendidikan memastikan pendampingan terhadap 75 siswa tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi bulanan bersama PKBM dan SLB akan dilakukan untuk memantau kehadiran serta perkembangan akademik siswa.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan anak ke bangku sekolah, tetapi juga memastikan mereka dapat bertahan dalam sistem pendidikan dan memperoleh kesempatan belajar secara berkelanjutan.
