MITRAPOL.com, | Serang – Tingginya realisasi investasi di Provinsi Banten berbanding dengan sorotan terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Kondisi tersebut mendorong Kaukus Muda Banten meminta Pemerintah Provinsi Banten mengevaluasi tata kelola investasi dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Ketua Kaukus Muda Banten, A. Taufik, menilai besarnya investasi yang masuk ke Banten semestinya diikuti dengan penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, realisasi investasi Banten sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun atau 108,91 persen dari target Rp119,5 triliun. Capaian itu menempatkan Banten di peringkat keempat nasional.
Sementara pada semester I 2026, realisasi investasi Banten kembali mencapai Rp66,3 triliun atau 46,63 persen dari target tahunan Rp142,19 triliun. Angka tersebut menempatkan Banten di posisi lima besar nasional untuk realisasi investasi gabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Namun, menurut Taufik, tingginya nilai investasi tersebut perlu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan penerimaan daerah dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini adalah sebuah anomali besar. Bagaimana mungkin daerah yang masuk dalam radar lima besar nasional dengan nilai investasi fantastis, justru mengalami kemerosotan kantong pendapatan operasional daerahnya sendiri?” ujar Taufik dalam keterangannya di Serang, Kamis (3/9/2026).
Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan investasi yang masuk tidak hanya tercatat sebagai angka realisasi penanaman modal, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian lokal, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kaukus Muda Minta Evaluasi Kebijakan Investasi
Taufik mendesak Gubernur Banten Andra Soni bersama DPRD Provinsi Banten melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan insentif penanaman modal, khususnya terkait kontribusi perusahaan berskala besar terhadap perekonomian daerah.
Menurut dia, kawasan industri di Serang, Cilegon, dan Tangerang perlu menjadi bagian dari strategi optimalisasi manfaat ekonomi investasi bagi daerah.
Ia juga menyoroti ketergantungan penerimaan daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Taufik, pemerintah perlu mengembangkan sumber PAD lain agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor.
“Pemerintah daerah tidak boleh berdalih bahwa penurunan ini semata-mata karena penyesuaian aturan TKD pusat atau lesunya pasar kendaraan. Kami menuntut langkah konkret dari dinas terkait seperti Bapenda Banten untuk melahirkan objek PAD baru dari sektor korporasi besar dan industri hilirisasi,” katanya.
Taufik berharap investasi bernilai puluhan triliun rupiah yang masuk ke Banten dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan pelaku usaha lokal, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Kami ingin triliunan modal yang masuk ke tanah Banten benar-benar dirasakan manfaatnya melalui peningkatan pembangunan publik, bukan sekadar menjadi pemanis catatan laporan di atas kertas,” pungkasnya.
