MITRAPOL.com, Nabire, Papua Tengah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua Tengah menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi penyampaian pendapat di Kabupaten Nabire, Selasa (15/9/2026) siang.
Perwakilan Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah, S.E., menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan baik.
“Terima kasih karena adik-adik sudah bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Kami datang dengan hati dan menerima adik-adik semua untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” ujar Nurhaidah.
Ia mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditampung dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Nurhaidah juga mengingatkan mahasiswa agar terus belajar menyampaikan pendapat secara bijak. Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang akan melanjutkan pembangunan di Papua Tengah.
“Kita berharap ini adalah generasi ke depan yang bisa bergantung pada kita. Adik-adik sudah belajar menyampaikan pendapat dengan baik dan bijak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Nurhaidah menjelaskan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut menjadi perhatian mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa Disdikbud Papua Tengah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan ataupun mengambil keputusan terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program tersebut berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau soal MBG, ada badan yang mengelola. Kami dari Dinas Pendidikan hanya memberikan data. Jadi kami tidak bisa memberikan jaminan apa pun karena kewenangannya bukan di Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Nurhaidah mengatakan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan maupun pelaksanaan program MBG dapat meneruskannya melalui lembaga yang berwenang, termasuk DPR.
Menanggapi tuntutan mengenai pendidikan gratis, Nurhaidah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
Menurutnya, program tersebut mencakup jenjang SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.
“Kalau adik-adik bicara pendidikan gratis, di Papua Tengah itu sudah diluncurkan. Kita ini provinsi baru, baru sekitar tiga tahun, tetapi tahun lalu sudah membantu dalam bentuk bantuan pendidikan untuk SMA dan SMK. Tahun ini SMP juga diberikan pendidikan gratis,” katanya.
Ia menjelaskan, bantuan pendidikan untuk jenjang sekolah disalurkan langsung melalui rekening masing-masing sekolah.
Sementara itu, bantuan untuk perguruan tinggi diberikan kepada kampus untuk mendukung biaya pendidikan mahasiswa.
Nurhaidah menyebut bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa mulai semester 3 hingga semester 8. Bantuan itu mencakup kebutuhan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), serta biaya pendidikan lainnya sesuai program yang telah ditetapkan.
Ia juga menyampaikan bahwa terdapat 26 perguruan tinggi di Papua Tengah yang mendapat dukungan program bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi.
“Kalau adik-adik tidak percaya, datanya ada. Bisa datang ke kantor dan kami akan berikan data berapa yang sudah dikeluarkan Pemprov untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak di Papua Tengah,” ujarnya.
Nurhaidah mempersilakan mahasiswa mengirimkan perwakilan untuk datang langsung ke kantor Disdikbud Papua Tengah guna memperoleh data terkait pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut.
“Kami akan memberikan data. Di media sosial juga sudah kami sampaikan,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Nurhaidah kembali mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi. Ia berharap aksi tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran demokrasi bagi generasi muda Papua Tengah.
“Terima kasih untuk adik-adik yang sudah datang dan menyampaikan aspirasi dengan baik dan terhormat,” pungkasnya.
