MITRAPOL.com, Jakarta – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, konektivitas wilayah, layanan air minum dan sanitasi, hingga penanganan pascabencana.
Persetujuan itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pagu indikatif tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.
Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU tercatat mencapai Rp291 triliun. Namun, pagu indikatif yang disetujui untuk sementara sebesar Rp98,47 triliun.
“Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran guna mendukung program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Dody.
Fokus pada Infrastruktur Strategis dan Konektivitas
Dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta penanganan prasarana umum di kawasan terdampak bencana.
Selanjutnya, bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, pembangunan jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.
Sementara itu, bidang Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), dan penanganan infrastruktur pascabencana.
Adapun bidang Cipta Karya memperoleh anggaran Rp11,07 triliun yang difokuskan untuk pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar.
Sisanya, sebesar Rp1,19 triliun dialokasikan untuk mendukung operasional unit-unit pendukung di lingkungan Kementerian PU.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat Jangkau Lebih dari 4.000 Lokasi
Selain proyek-proyek strategis nasional, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang ditargetkan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah.
Menurut Dody, program IBM menjadi salah satu prioritas karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik dari sisi pembangunan fisik maupun peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
Program IBM meliputi pembangunan di 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp450 miliar dan 2.127 lokasi kegiatan bidang Cipta Karya dengan nilai pagu Rp1,2 triliun.
Berbagai program yang dijalankan melalui IBM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses air minum dan sanitasi, memperbaiki pengelolaan sampah, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan dan daerah terpencil.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan wilayah terpencil di seluruh Indonesia.
