MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung aktivitas perekonomian.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di Tanah Papua.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai salah satu bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU, Pranoto, mengatakan salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Jembatan Gantung Logonoba di Kali Uwe, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.
Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan telah melakukan survei untuk mengetahui kondisi kerusakan sekaligus kebutuhan penanganan jembatan tersebut.
“Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma. Dari BBPJN Papua-Papua Pegunungan sudah melakukan survei kerusakan,” ujar Pranoto.
Penanganan infrastruktur konektivitas tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Papua Pegunungan yang menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok.
Selain infrastruktur konektivitas, Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
Rencana pembangunan tiga gedung pemerintahan, yakni Gedung Gubernur, DPRD, dan MPRP, sebelumnya direncanakan pada 2024. Namun, pelaksanaannya mengalami penundaan akibat kondisi sosial di lokasi rencana pembangunan.
Pranoto mengatakan Kementerian PU kini melakukan kajian kelayakan terhadap lokasi baru di Kabupaten Jayawijaya.
“Untuk kawasan pusat pemerintahan, saat ini kami melakukan pengkajian kelayakan terhadap lokasi baru. Setelah lokasi dinilai memungkinkan, pembangunan diharapkan dapat kembali dilanjutkan,” ujarnya.
Pada 2026, Kementerian PU memiliki sekitar 114 kegiatan di Provinsi Papua Pegunungan yang mencakup sektor sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Sejumlah kegiatan utama yang menjadi bagian dari program tersebut antara lain pengendalian banjir Sungai Wouma di Kota Wamena, peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer, pembangunan Jalan Towe Hitam–Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer, serta pembangunan Jalan Oksibil–Iwur sepanjang 4,79 kilometer.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, kegiatan juga mencakup preservasi jalan serta penanganan tanggap darurat infrastruktur.
Namun, dari keseluruhan rencana tersebut masih terdapat 22 paket kegiatan yang belum terlaksana.
Paket yang belum terlaksana terdiri atas tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan tiga paket Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Kementerian PU memastikan dukungan pembangunan di Papua Pegunungan tidak hanya diarahkan pada peningkatan konektivitas, tetapi juga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Penguatan jalan, jembatan, sumber daya air, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya diharapkan dapat membuka akses antarwilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua Pegunungan.
