Kapolres Lambar Hadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKPU

oleh

MITRAPOL, Lambar – Kapolres Lampung Barat AKBP Tri Suhartanto menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKPU NO.23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu 2019, Selasa (02/10).

Hadir dalam kegiatan ini para pengurus Partai Politik Selampung Barat seperti PKB, Gerindra, PDI-P, PPP, Nasdem, PKS, Partai Berkarya, Partai garuda, PAN, PSI, PKPI, Perindao, Garuda dan Demokrat, kecuali Hanura dan PBB yang tidak mendaftarkan caleg.

Lambar

“Dalam kesempatan ini saya akan memberikan gambaran kepada saudara bahwa tugas pokok Polri sesuai UU No 02 Tahun 2002 adalah melaksanakan harkamtibmas penegakan hukum dan melindungi mengayomi melayani masyarakat dalam hal kaitannya pemilu saat ini kita memasuki tahapan kampanye dasar utama Polri dalam menjaga Harkamtibmas pemilu 2019 yaitu UU NO.2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. UU NO 7 tahun 2017 tentang pemilu,” ujar AKBP Tri.

Sesuai PKPU NO 23.tahun 2018 tentang Kampanye. PERKAP NO.6 tahun 2012.Tentang tata cara penerbitan STTP kampanye, bahwa pemilihan umum merupakan sarana Demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat pada penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945. Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum berupa kegiatan kampanye.

“Kegiatan kampanye merupakan salah satu kegiatan politik untuk menyampaikan program program calon yang bersangkutan kepada masyarakat sehingga setiap penyelenggaraan kampanye wajib diberitahukan kegiatannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tambahnya.

lambar1

Surat Pemberitahuan Kampanye (STTP) merupakan surat yang diajukan oleh peserta kampanye Pemilu untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang setempat tentang kampanye yang akan diselenggarakan.

Dalam pelaksanaan kampanye apabila terjadi penyimpangan STTP dan/atau gangguan keamanan, Pejabat Polri dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang undangan, apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi meluas ke daerah pemilihan lain,kampanye dapat dihentikan oleh Polri mengambil langkah langkah sesuai Standart prosedur.

Tugas Polri khususnya Polres Lampung Barat tanpa dukungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan / steakholder setempat  maka dipastikan tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan dan pengamanan khususnya tahap kampanye saat ini.

STTP kampanye akan menjadi dasar Polri dalam bekerja memberikan pelayanannya,kami menghimbau kepada para peserta pemilu untuk tetap menjaga persaudaraaan & kekeluaargaan.

“Siapa lagi yang peduli dengan masyarakat Kabupaten Lampung Barat kalau bukan kita yang berada disini.” tutup kapolres.

Mukhtaridi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *