Plt Sekda Nias Selatan Bantah Tudingan Pencopotan Lembaran LHP BPK Ri

oleh

MITRAPOL, Nias – Rapat Paripurna DPRD kabupaten Nias Selatan dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2017, Komisi A dalam laporannya, Jumat (14/9), di Gedung DPRD kabupaten Nias Selatan, Jl. Arah Lagundri, Km.3, Telukdalam, tuding pemerintah saat menyerahkan fotocopy dokumen LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak utuh atau telah terjadi pencopotan-pencopotan pada lampiran-lampiran temuan.

Hal itu membuat Komisi A tidak optimal dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda. Sebelumnya di tempat yang sama, Rabu (08/8) dalam laporannya, Komisi C menyebutkan sejak penyampaian Nota Pengantar sampai pada Tahapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terjadi keterlambatan Pembahasan disebabkan tidak dilampirkannya dokumen LHP BPK RI. Lagi-lagi Komisi C tuding pemerintah daerah tidak serius mengakibatkan Komisi ini terlambat lakukan Pembahasan. Demikian juga dengan Komisi B mensinyalir ada dugaan pencopotan lembaran LHP BPK RI itu.
Ternyata bukan hanya fotocopy dokumen LHP BPK RI itu yang dipersoalkan, Komisi juga meminta dokumen DPA. Yang terjadi selanjutnya Pemandangan Akhir Fraksi PAN, Kamis, (27/9), di gedung DPRD tersebut, merujuk pada laporan Komisi A, B dan C, Fraksi PAN Tidak Menyetujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Plt. Sekda kabupaten Nias Selatan Ir. Ikhtiar Duha, MM., kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya di area kantor bupati Nias Selatan Jl. Arah lagundri Km.5, Fanayama, Senin (8/10), membantah tudingan pencopotan lembaran LHP BPK RI tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebenarnya bukan tugas pemerintah (eksekutif) untuk mengcopy dan menyerahkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Legislatif (DPRD). Ikhtiar menjelaskan ada dua rangkap LHP BPK RI yang diserahkan ke daerah yaitu satu diserahkan kepada bupati dan yang satunya lagi diserahkan kepada ketua DPRD. “Usai audit maka LHP BPK RI tersebut satu diberikan kepada bupati dan satu kepada ketua DPRD”, terangnya. Ikhtiar mengakui adanya desakan dari pihak komisi di DPRD agar pemerintah melampirkan dokumen LHP BPK RI padahal dokumen itu sendiri telah diserahkan satu rangkap ke pihak DPRD. Lanju Ikhtiar, “Walaupun demikian pemerintah tetap memenuhi permintaan mereka. Dokumen LHP BPK RI itu digandakan dan diserahkan kepada mereka”, tandasnya. Ketika wartawan menanyakan ketidaklengkapan lembar dokumen LHP BPK RI itu, Ikhtiar mengatakan hal itu terjadi akibat ketidaksabaran para komisi di DPRD sebab dikerjakan dalam suasana yang terburu-buru. “Itu terjadi karena mereka tidak sabar sehingga dalam keadaan yang terburu-buru akhirnya ada beberapa lembaran dokumen itu tidak lengkap”, jelasnya. Mengenai permintaan dokumen lainnya yaitu DPA setiap SKPD, Ikhtiar menerangkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen Penjabaran APBD yang jauh lebih detail dari DPA. “Mereka meminta dokumen DPA kita berikan padahal dokumen Penjabaran APBD itu jauh lebih detail”, ujarnya sambil menunjukkan dokumen-dokumen itu kepada wartawan sebagai bukti bahwa pemerintah kabupaten Nias Selatan bersikap transparan.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan yang didapatkan wartawan dari Plt. Sekda ini, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab agar masyarakat dapat memahami keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: apakah Komisi dan Fraksi di DPRD kabupaten Nias Selatan tidak tahu kalau dokumen LHP BPK RI itu ada yang diserahkan kepada ketua DPRD atau pura-pura tidak tahu? Sebab menurut Plt. Sekda ketetapan itu sudah lama berlaku bukan baru tahun ini. Pertanyaan berikutnya apakah Komisi dan Fraksi tidak paham kalau dokumen Penjabaran APBD jauh lebih detail dari DPA dan terus mendesak SKPD menyerahkan DPA yang mengakibatkan waktu banyak terbuang untuk melaksanakan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017? Ada apa dibalik semua ini? Fenomena ini merupakan daya tarik tersendiri bagi Wartawan Mitrapol dan akan terus melakukan penelusuran hingga terungkapnya fakta yang mencerdaskan masyarakat Nias Selatan.

Eman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *