DPRD Kota Metro Lampung: Perizinan Satu Pintu Harus Hati-hati

oleh

MITRAPOL, Kota Metro Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Provinsi Lampung melalui Komisi I melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan mitra Komisi 1, Kamis,(25/10).

Dalam Hearing tersebut membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas platfon anggaran sementara (KUA PPAS).Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Lampung Basuki meminta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk ikut memantau seperti Perizinan Lembaga pendidikan dan kursus apakah ada izin di menristekdikti pusat jangan sampai sudah dikeluarkan ternyata ilegal justru yang menjadi korban anak Metro.

Letak gudang yang ada dikota Metro agar dapat disesuaikan dengan Perda Tata Ruang,akibatnya aktifitas masyarakat menjadi terganggu.

Pemamfaatan Teknologi Program IT,apabila menginginkan Kota Metro Smart City perlu anggaran yang sangat cukup besar.Dengan itu pula kita dapat tambahan anggaran dari pusat.

Pengadaan mobil Damkar ( Pemadam kebakaran ) yang sangat dibutuhkan mengingat diKota Metro sering terjadi kebakaran.Mengingat 3 unit kendaraan yang ada sudah tua dan tidak layak jalan.Pengadaan ini di usulkan Sat Pol PP guna mendukung pekerjaannya.Dan tahun ini satu unit kita anggarkan melalui APBD Murni.Usulan dana ini mencapai Rp6,9 Milyar.

Dalam kesempatan itu menurut Wakil Ketua Komisi I Nasrianto Effendi” DPRD akan merekomendasikan ke OPD terkait jika memang ada usulan usulan masyarakat yang mendesak namun tidak terakomodir di OPD terkait.

“Sebagai salah satu soal banjir, masyarakat mengusulkan drainase agar diperbaiki. Tentu akan kita perjuangkan. Karena kalau dibiarkan akan menimbulkan banjir dan jatuh korban,” jelasnya.

Muktaridi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *