Komisi I DPRD Kota Metro Lampung Dorong Alokasi Anggaran Fisik Minimal 25 %

oleh
Basuki Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Lampung.Foto : Muktaridi

MITRAPOL, Metro – Komisi I DPRD Kota Metro Lampung mendorong pengalokasian anggaran pembangunan bidang infarstruktur fisik, minimal 25 persen dari total Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Lampung Basuki mengatakan, sesuai PP No.15 Tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2018 dan turunnya Permendagri No.38 Tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2019, anggaran infrastruktur fisik minimal 25 % dari APBD, apabila sesuai dapat bantuan anggaran dari pusat.

“Hasil kunjungan kerja kami Komisi I kemarin ke Kementerian PUPR. Berdasarkan PP No.15 tahun 2018 tentang tatacara penyusunan APBD 2018, kementerian menyarankan agar anggaran pembangunan fisik itu minimal 25 persen,” ungkap Basuki kepada pers, Minggu (25/10/2018).

Ditambahkan pula Pada APBD 2018, anggaran rutin bagi pegawai menyerap sekitar 38 persen APBD . Berarti, masih 62 persen APBD bisa dialokasikan untuk belanja publik, seperti pembangunan infrastruktur fisik.

“Kami Komisi I DPRD Kota Metro Lampung optimis anggaran infrastruktur fisik minimal 25 persen itu bisa dicapai. Lalu sisanya bisa digunakan untuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya,” terangnya.
Dengan anggaran yang ada tersebut, dapat lebih menyerap aspirasi masyarakat dalam Musrenbang atau pun Reses DPRD untuk bantuan pusat melalui DAK dan DAU.

“Tidak ada alasan OPD tidak ada anggaran untuk merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut. Dengan menerapkan aturan yang baru ini anggaran lebih berpihak kepada pembangunan yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat kota Metro Lampung.

Terbukti APBD Kota Metro saat ini sudah mampu dan bisa diterapkan. Kami juga berharap Pemerintah Kota Metro dapat mempertahankan Dana Infrastruktur Daerah (DID) diperoleh dari pemerintah pusat sebesar Rp 25 miliar pada tahun 2018, Dengan tetap mempertahankan prestasi pada bidang yang menjadi indikator kucuran bantuan dana tersebut.

Kedepan ada aturan baru tentang penambahan dana pusat 5 % untuk bantuan pembangunan kelurahan. Saya berharap Pemkot Metro Lampung memiliki visi misi sebagai Kota Pendidikan dapat lebih peka terhadap aturan baru dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.

 

 

Muktaridi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *