FPPI : Selamatkan Pelabuhan Nasional, Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

oleh

MITRAPOL, Jakarta – Para pekerja pelabuhan Indonesia yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) menggelar unjuk rasa dan deklarasi damai dengan tajuk “Save Our Indonesia Port,Save Our Future,Save Our People Worker ” di depan Pos IX Pelabuhan Tj. Priok Koja, Jakarta Utara Kamis, (8/11/18).

FPPI yang diketuai Nova Sofyan Hakim menjelaskan pengelolaan pelabuhan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.

Pengelolaan pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni.pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri,negara wajib hadir tanpa kompromi

Kenapa saat ini malah kebalikan? pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja malah kembali di jual ke asing untuk 20 tahun kedepan tanpa ada urgensi, potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total

Nova menambahkan, dampak kerugian ekonomi yang terang benderang terjadi saat ini adalah pembangunan pelabuhan baru NPCT-1 di Ibukota negara tanpa memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan sehingga dinyatakan gagal konstruksi ditambah asing bisa kontrol 100% atas pengelolaannya.pinjaman asing Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan sehingga dananya menganggur 3 tahun dan negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.tentu secara dalam jangka panjang akan semakin buruk

Dampak sosial atas liberalisasi asing di pelabuhan tidak kalah terpuruk,pekerja yang membangun produktifitas sehingga menjadikan pelabuhan peti kemas indonesia salah satu terbaik di asia malah di phk masal dan pola out sourcing yang melanggar aturan malah di pelihara.

Asing leluasa melakukan pemberangusan halus dan kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan terhadap para pekerja.
Secara proporsional pekerja pelabuhan nasional adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi serta aturan

Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan undang undang.pelabuhan dilarang memelihara out sourcing yang melanggar aturan.

Kami ingin pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional.

Kami mengajak seluruh komponen bangsa bersama sama selamatkan pelabuhan nasional untuk masa depan indonesia yang lebih baik.

 

 

Arif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *