Mabes Polri Bina Penambang Ilegal di Lebak Selatan

oleh

MITRAPOL, Lebak – Mabes polri bekerjasama dengan LSM BPAN AI (Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia) kamis (8/11/2018) di kawasan wisata Karang Songsong Cihara Lebak Banten mengadakan pembinaan terhadap para penambang ilegal untuk mengikuti kebijakan pemerintah.

Pembinaan ini dihadiri dari Mabes Polri Unit 3.1 Pertambangan dan Subdit 3 Direktorat Ekonomi diantaranya, AKBP Dedy Nur, AKP Junaidi, Ipda M. Febrino, Ipda Putu Gede, Bripka Agus, hadir Juga dari BPAN AI, Roni Anggota, Jubaedi anggota dan H. Heru intelejen BPAN Aliansi Indonesia.

Dalam pertemuan ini hadir puluhan para penambang Batu bara dan penambang Emas yang ada di Lebak Selatan, dimana mereka para penambang ingin usahanya mempunyai legalitas.

Lukman perwakilan dari penambang Batu bara menuturkan, pertambangan di wilayah Lebak Selatan sudah ada dari sejak nenek moyang kami, bahkan konon katanya sudah sejak zaman Jepang pun, batubaranya dulu dari kita ini, dibuktikan dari beberapa lobang bekas zaman Jepang dulu, misalnya di Sawarna ada lobang Jepang, di Ciman dan banyak lagi lobang-lobang bekas Jepang.

Masalah legalitas, kami ingin usaha kami ini legal, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kami penuhi sehingga kami tidak bisa membuat legalitas tersebut, misalnya pembuatan IPR yang biayanya mahal, tidak terjangkau oleh kami, dan persyaratannya terlalu berbelit belit.

Jadi harapan kami, pihak dari Mabes Polri dan BPAN AI bisa membantu kami untuk melegalkan usaha kami ini, karena kami yakin, bapak-bapak yang disana (Distamben) akan lebih menghargai dari pada kami yang datang ke kantor mereka tambah calon dewan DPRD kabupaten Lebak ini.

Hal senada juga di katakan M. Aceng perwakilan dari penambang emas, kami dari PPRC (Paguyuban Penambang Rakyat Cikotok Cibeber) sangat mengapresiasi terhadap Mabes Polri dan BPAN AI ini, karena dalam pembinaan ini kami merasa diakui, kami merasakan ada yang menuntun untuk usaha yang lebih jelas tentunya legalitas usaha kami.

Selanjutnya kamipun tidak mau hanya sebatas pembinaan ini, kami harus dituntun sampai benar-benar usaha kami legal. Sekali lagi kami berharap kepada Mabes Polri dan BPAN AI, untuk medorong pemerintah Provinsi Banten melegalkan usaha pertambangan kami di Lebak Selatan tambah ketua PPRCC ini.

Ditempat yang sama, Subdit 3 Direktorat Ekonomi Mabes Polri AKBP Deddy Nur menyampaikan, masalah pertambangan legal maupun ilegal itu tak jauh berbeda, bedanya kalau pertambangan legal itu kita aman nyaman dan kalau ilegal itu tidak aman.

Tapi kalau masalah resiko tetap beresiko legal maupun ilegal, makanya kepada korlap harus selalu memberikan arahan kepada anak lobangnya.

Karena kalau sudah ada kecelakaan lobang, bukan hanya di sini saja masalahnya akan mencuat secara nasional, misalnya kejadian yang dialami Polsek Bayah tempo lalu itu sampai Nasional bahkan mungkin Internasional.

Sekali lagi, tolong kepada bapak-bapak yang hadir disini untuk memberikan edukasi terhadap anak buahnya. Terus masalah legalitas, usahakan masyarakat penambang batu bara maupun emas harus bersatu. Misalnya membuat suatu Asosiasi penambang rakayat, atau bagaimana yang penting bersatu untuk menempuh legalitas tersebut.

Karena tadi yang di katakan pak lukman, pambuatan IPR saja susah. Coba bapak bersatu bikin Asosiasi penambang pasti gampang.

Jadi nantinya ada zona-zona, misalnya ada zona pertambangan batu bara ada zona pertamangan emas. Karena bukan hanya di Lebak Selatan ini penambang yang ilegal, contohnya Bangka Belitung itu ada juga zona pertambangan ilegal untuk di legalkan tamabah Deddy Nur.

 

 

Reporter : A4N

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *