DPRD Lambar Sahkan Tiga Ranperda Inisiatif

oleh

MITRAPOL, Lampung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali membuat terobosan dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) sebagai payung hukum yang sifatnya berlaku mengikat.

Belum lama ini lembaga yang beranggotakan 35 wakil rakyat dari 15 Kecamatan tersebut melalui Badan Pembentukan Perda (Baperda) mengesahkan tiga Ranperda Inisiatif yang lahir dari pemikiran para wakil rakyat di bumi sekala bekhak tersebut.

Ketiga ranperda inisiatif tersebut antara lain Ranperda pemberian nama jalan dan fasilitas umum, Ranperda kabupaten layak anak, serta Ranperda tentang pengelolaan sampah.

Proses pembahasan Ranperda inisiatif yang disahkan ditahun ke empat masa jabatan anggota DPRD Lambar Periode 2014-2019 berlangsung cukup panjang, mulai daripembahasan ide dan gagasan pembentukan perda diinternal anggota dewan, pembahasan diinternal team badan pembentukan Perda, kemudian pengkajian dengan team legislasi Pemkab Lambar hingga lahirnya ketiga Perda Inisatif DPRD tersebut.

Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial S.Kom mengatakan lahirnya perda inisiatif DPRD merupakan bentuk respon lembaga wakil rakyat dari perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Lampung Barat. Nantinya Ranperda Inisiatif menjadipegangan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi aturan yang telah ditetapkan sebagai payung hukum bersifat mengikat. ” tentunya Perda ini nantinya mengatur secara teknis dalam memberlakukan aturan, memanajemen penerapan dilapangan sehingga sesuai harapan,” kata Edi Novial.

Sementara ketua Baperda DPRD Lambar Dadin Ahamdin, S.Sos mengatakan secara materil pembentukan Perda inisiatif tidak langsung dirasakan masyarkat, tetapi dalam jangka panjang tujuannya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contohnya yaitu lahirnya Perda pengelolaan sampah yang secara teknis mengatur regulasi pengelolaan sampah di Lampung Barat, begitu juga dengan Perda penamaan jalan dan pasilitas umum yang menjadi acuan pemerintah memberi nama jalan di masing-masing kecamatan sehingga tidak asal-asalan. ” karena itu perda ini menjadi salah satu acuan dan landasan pemerintah untuk menghindari terjadinya persoalan dikemudian hari,” ujar Dadin.

 

wawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *