KLB Unjuk Rasa Di Kantor ATR/BPN

MITRAPOL.com, Lebak – Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Lembaga Bersatu (KLB) menggelar aksi ujuk rasa di Depan Kantor ATR/BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak. Selasa (27/11/2018).

Unjuk rasa dilakukan karena pembayaran ganti rugi tanah warga yang tidak sesuai dan tanpa adanya musyawarah dari pihak tim apresial.

Dalam orasinya pengunjuk rasa meminta tim apreisal mengkaji ulang harga ganti rugi lahan milik sejumlah warga yang dikuasakan kepengurusannya ke KLB.

Ketua kordinator aksi Yayat Ruyatna mengatakan Proyek Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,56 kilometer yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai menimbulkan masalah serius bagi masyarakat pemilik lahan yang terdampak proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun.

“Kami mewakili masyarakat yang terkena dampak pembebebasan jalan tol tepatnya di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak keberatan dengan hasil penilaian tim appraisal karena bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,” Ujar Yayat.

Selain di kantor BPN, aksi ujuk rasa juga akan digelar di kantor Dinas PUPR dan di PT. Pembangunan Perumahan (PP).

Koalisi Lembaga Bersatu akan terus berjuang membantu warga sampai ada kesepakatan harga dan pembayaran. Pungkas Yayat Ruyatna.

Senada dikatakan Sutisna ketua LSM LBR yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proses ganti rugi lahan-lahan karena diduga tak sedikit pihak yang meraup keuntungan dari proses pembebasan lahan tersebut.

“Kami Meminta aparat penegak hukum KPK agar memantau proses pembebasan lahan karena diduga banyak pihak bermain kotor untuk keuntungan pribadi sehingga menyengsarakan rakyat” tegas Sutisna

Dituding tak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan hingga menimbulkan kerugian material dan in material, BPN dituntut mencabut dan membatalkan penetapan tim appraisal

“Menolak hasil penilaian dari tim appraisal karena diskriminatif dan tidak mencerminkan independensi terhadap penilaian harga sebagaimana fungsi dan tugas sebagai tim penilai,” kata Sutisna.

 

 

Reporter : A4N/Soleh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.