Kejahatan Internasional Butuh Penegak Hukum

MITRAPOL.com, Jakarta – Saat ditemui mitrapol dikantornya di Jakarta Sabtu, (1/12/18) Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementrian HAM,Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, “Swiss acapkali diasumsikan sebagai salah satu negara tempat aman menyimpan aset hasil kejahatan dari negara lain, termasuk Indonesia. Asumsi itu kini patut dipertanyakan karena Indonesia dan Swiss sudah mencapai kata sepakat tentang bantuan hukum timbale balik.

Kedua negara telah menyepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance Treaty) pada akhir Agustus lalu. Ada sejumlah materi yang telah disepakati dalam proses perundingan perwakilan kedua negara. Perjanjian MLA ini diyakini menguntungkan bagi Indonesia, terutama mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya ke luar negeri.

“(MLA) dapat digunakan untuk proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyidikan bisa keterangan saksi, mencari keberadaan seseorang, mengetahui apakah ada aset berupamoveable aset, rumah, tanah dan yang lain bisa pake MLA itu

Kembali Cahyo Rahadian Muzhar menilai, kesepakatan ini terobosan positif penegakan hukum di Indonesia serta kerjasama antar kedua negara. Ketua Juru Runding Indonesia itu mengatakan dengan perjanjian MLA ini Indonesia-Swiss bisa saling bertukar informasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan orang tertentu dan berkaitan dengan kedua negara.

Perjanjian ini juga menjadi peringatan bagi para koruptor, pengemplang pajak, dan sindikat narkotika untuk tidak mengalirkan dana yang diduga hasil dari kejahatan ke Swiss. Dengan perjanjian ini, ada solusi terhadap masalah yurisdiksi dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum Indonesia semakin mudah mengakses informasi tentang pelarian aset hasil kejahatan ke Swiss.

Dalam MLA disebutkan Indonesia dapat meminta bantuan Swiss untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan seperti penggeledahan, pemblokiran rekening, atau membuka rekening bank terduga. Untuk upaya non paksa lainnya, Indonesia juga dapat meminta data daftar perusahaan yang diduga terkait dengan pencucian uang. Namun perlu dicatat kerjasama ini tidak mencakup ekstradisi dan hukuman badan terhadap pelaku tindak pidana.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Hukum online, ada 11 poin kerjasama yang telah disepakati. MLA meliputi tindakan membantu menghadirkan saksi; meminta dokumen, rekaman, dan bukti; penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset; menyediakan informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana; mencari keberadaan seseorang dan asetnya; mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut. Selain itu, melacak, membekukan, menyita hasil dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; meminta dokumen yang berkaitan dengan suatu tindak pidana; melakukan penahanan terhadap seseorang untuk diinterogasi dan konfrontasi (dengan saksi/alat bukti lain); memanggil saksi dan ahli untuk memberikan pernyataan; serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan.

Cahyo berharap perjanjian MLA ini bisa dimanfaatkan aparat penegak hukum Indonesia sebaik-baiknya. Apalagi proses menuju kesepakatan kedua negara sudah memakan waktu lama, sejak 2008 silam. Setelah beberapa kali pertemuan bilateral, akhirnya Swiss menyetujui adanya bantuan timbal balik dalam masalah pidana.“Dengan mereka membuka atau menerima atau setuju (dengan MLA) saya pikir permulaan, iktikad baik dari Swiss untuk bekerjasama sama kita dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh penegak hukum kita,” tutur Cahyo.

Mengapa Swiss?

Pada 2015 lalu ada skandal yang cukup menghebohkan negara dan menggemparkan dunia perbankan. Salah satu bank internasional diketahui membuat rekening di Swiss untuk kepentingan kejahatan internasional, pengusaha, politisi hingga selebritis yang tujuannya menghindari kewajiban membayar pajak. Swiss sudah lama dikenal sebagai negara yang sistem kerahasiaan perbankannya sangat ketat.

 

 

115(ds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.