DPD JPKP Humbahas, Pelaksanaan pembangunan Desa Perlu Dikaji dan Dievaluasi

Ketua DPD JPKP Humbahas Tolopan Manullang menerima slip bukti pengembalian Dana Desa.

MITRAPOL.com, Sumut – Pelaksanaan pembangunan desa di Humbahas perlu dikaji dan dievaluasi, demikian disampaikan Ketua DPD JPKP Humbahas Tolopan Manullang kepada Wartawan Mitrapol pada hari Jumat (30/11/2018) di Posko penerimaan Pengaduan Masyarakat di Komp Tanah Lapang Dolok sanggul Humbahas.

Dalam siaran Persnya Tolopan Manullang menjelaskan bahwa JPKP Humbahas telah melakukan monitoring langsung ke Desa-desa di Humbahas, terkait pelaksanaan pembangunan Desa terutama yang dibiayai dari APBN.

Menurut Tolopan Manullang, mereka menemukan banyak sekali dugaan penyimpangan, dari 153 Desa di Humbahas hampir 75% ditemukan dugaan penyimpangan atau penyalah gunawan wewenang.

Lebih jauh Tolopan Manullang menjelaskan, bahwa pengelola Dana Desa banyak dilaksanakan asal asalan, atau tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat setempat.

Tolopan Manullang mencontohkan, ada satu Desa yang melakukan pekerjaan pembukaan jalan Desa, dimana seharusnya jalan tersebut untuk mempermudah akses ke satu titik pertanian masyarakat, namun tidak sedikit Jalan yang dibuka dengan biaya Ratusan Juta itu justru mubajir, tidak dapat dilalui oleh masyarakat karena jalan tersebut tidak sesuai dangan rencana.

Hal ini terjadi di Kecamatan Sijama Polang, ada pembukaan jalan dangan biaya Ratusan Juta namun jalan tersebut tidak dapat di manfaatkan oleh masyarakat karena tanjakannya tinggi sekali, jangankan naik sepeda Motor, jalan kaki pun susah. Artinya pembukaan jalan tersebut terkesan asal jadi, yang penting ada pos pengeluaran uang tanpa memperhitungkan kegunaannya.

Tolopan Manullang menambahkan, sejak bergulirnya Dana Desa sampai saat ini, sudah seharusnya seluruh Desa di Humbahas akses keberbagai aspek terselesaikan, namun sekarang masih banyak yang belum terselesaikan dikarenakan pelaksanaannya banyak diluar prioritas atau kepentingan.

Untuk itu DPD JPKP Humbahas mengharapkan supaya pihak berwenang melakukan Evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan pembangunan Desa, untuk menghindari kerugian uang Negara sekaligus kerugian masyarakat.

Beberapa Desa di Humbahas sudah ada yang melakukan pengembalian uang ke Negara setelah JPKP melakukan penyikapan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Desa terkait, itu salah satu contoh Kecil, kita akan lanjutkan lagi ke Desa-desa lainnya. Pungkasnya.

 

 

FP Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.