Dugaan Kejanggalan Dalam Proses Hukum Sengketa Saham

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Terkait dugaan tidak pidana penggelapan dan penipuan terkait sengketa kepemilikan saham PT. Rinjani Kartanegara yang menyeret nama Direktur PT Rinjani Kartanegara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Kalimantan Timur September 2017 lalu.

Selang beberapa waktu pasca penetapan tersangka terhadap Noerdiansyah Nasrie 5 Oktober 2017 lalu, pihak pelapor/ Ruznie OMS diberikan SP2HP oleh Penyidik Polda Kaltim yang isinya ,atas perintah Kabareskrim
Perkara tersebut Ditarik ke Mabes Polri, yang mana hingga saat ini, penyidikan tersebut belum juga menunjukan titik terang.

Anehnya lagi, bersamaan dengan kasus pidana yang sedang berlangsung, di bulan yang sama PT. Rinjani Kertanegara tersebut dinyatakan pailit tanpa sepengetahuan Ruznie OMS sebagai pemegang saham awal. Pihak pelapor menduga hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya konsekuensi atau proses hukum yang sedang berjalan.

Melihat adanya sejumlah kejanggalan proses hukum tersebut, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya Fikri Abdul Azis dan Anthony James Harahap. Rabu (28/11) menggelar jumpa pers di kawasan Menteng-Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum pelapor menyatakan pihaknya menganggap ada kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan pihak Bareskrim Polri yang menarik perkara tersebut dan melakukan penyelidikan kembali, padahal sebelumnya penyidik Polda Kaltim telah memutuskan bahwa pihak terlapor sebagai tersangka.

“Apalagi dalam proses hukum tersebut tiba-tiba PT Rinjani Kertanegara dinyatakan pailit tanpa sepengetahuan pihak Ruzmie OMS, ini ada apa..,?” ungkap kuasa hukum pelapor, Fikri Abdul Azis.

Dalam kesempatan tersebut, Fikri juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyurati sejumlah instansi guna mengajukan permohonan perlindungan hukum, diantaranya Kapolri, kabareskrim, Kejaksaan Agung, hingga KPK agar perkara tersebut mendapatkan titik terang kelanjutan proses hukum terhadap tersangka Noerdiansyah Nasrie.

“Kami berharap, perkara ini segera terselesaikan, karena cukup banyak kerugian yang diderita pelapor, baik waktu, tenaga, maupun kerugian materil yang ditaksir mencapai lebih dari 5 trilyun rupiah. Kami berharap Bareskrim kembali melimpahkan proses hukum tersebut ke Polda Kaltim.”

“Untuk apa diperiksa kembali, Polda Kaltim sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelumnya sudah memutuskan penetapan status tersangka terhadap terlapor, dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan tambah Fikri.

“Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan surat ke Kapolri, Kabareskrim, Kompolnas, Kejaksaan Agung, Ombudsman dan KPK untuk dapat mengetahui dan turun tangan mengawal perkara ini yang kami anggap ada unsur perbuatan tidak professional.” Tutup Fikri.

 

 

Desi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *