Pemkab Humbahas Terima Penghargaan Atas Kepesertaan BPJS Pegawai Non ASN

oleh

MITRAPOL.com, Humbahas – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sosialisasikan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2015 dan Permenaker No.44 tahun 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetiap OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas dan Asosiasi Usaha Jasa Konstruksi (UJK) di Pendopo Bukit Inspirasi Komplek Perkantoran Bupati Doloksanggul. Kamis, (06/12/18).

Sekretaris Daerah (Sekda) Tonny Sihombing ketika membacakan kata sambutan Bupati Dosmar Banjarnahor menyebut, pada kesempatan ini Kabupaten Humbahas bangga atas prestasi yang diraih bersama masyarakat dan pemerintah, dimana Kabupaten Humbahas mendapatkan apresiasi dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan piagam penghargaan atas kepesertaan Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab Humbahas dalam program Kepesertaan BPJS.

Kedepannya Pemerintah berharap baik kepada Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia, juga gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional untuk saling bersama-sama meningkatkan kepesertaan BPJS bagi buruh atau tenagakerja pada perusahaan demi kesejahteraan para tenagakerja.

“Dengan mengembangkan konsep mengenai program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dapat kita bangun bersama sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Kabupaten Humbahas demi terwujudnya visi misi yang hebat dan bermentalitas unggul”, jelas Sekda

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Humbahas Zaidar Rasepta melalui Kasie Datun Ilma Ardi Riyadi, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur di dalam UU RI No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, antara lain sewaktu seseorang mengalami kecelakaan yang timbul dari resiko kerja.

Tegas Kajari, perkembangan BPJS Ketenagakerjaan selaku badan yang diamanatkan oleh UU RI No 24 tahun 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami banyak kendala.

“Diantaranya tidak masuknya badan usaha dan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan banyaknya badan usaha yang menunggak iuran. Hal ini dapat mengganggu stabilitas kinerja dari BPJS ketenagakerjaan yang menggunakan gotong-royong. Untuk itu, kejaksaan hadir sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainya”, ungkapnya.

Menurut kabag Ekbang Ir Jamarlin Siregar,Pemaparan tentang SMK3 harusnya tidak hanya mengundang asosiasi badan usaha saja, semestinya kontraktor yang bersangkutan juga harus dihadirkan, apa itu SMK3 harus dipahami sesuai amanat UU No 1 tahun 1970, dimana pekerja harus dilindungi dari kecelakaan supaya ada pencegahan dan perundang-undangan. Ada berbagai aspek, personil, alat mesin, sistem juga kelembagaan dan semua itu diatur melalui manejemennya dengan tujuan umum untuk melindungi para tenagakerja sehingga ada rasa aman, “ujarnya.

Sementara itu, Kadisnaker Jonny Gultom menyebut, dalam rangka sosialisasi peraturan pemerintah, dasar hukum penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan telah diatur dan semua tenagakerja wajib dilindungi dengan BPJS ketenagakerjaan.

“Kepada asioasi yang hadir supaya mengakomodir semua terkait BPJS ketenagakerjaan dan diharuskan kepada semua kontraktor agar semua tenagakerjanya dilindungi dengan keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan. Dimana BPJS ketenagakerjaan akan melindungi hak setiap tenaga kerja”, pungkasnya.

 

 

FP/Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *