Anggaran Terbatas, Sosialisasi Pencegahan Pungli di Nunukan Belum Optimal

by -77 views
Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Nunukan Kompol Imam Muhadi S.sos SH.MH

MITRAPOL.com, Nunukan – Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Nunukan Kompol Imam Muhadi S.sos SH.MH mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dalam mencegah praktik pungutan liar (pungli) di wilayahnya.

“Satgas Saber Pungli baru sebatas melakukan pendekatan preventif pencegahan pungli dengan sosialisasi,” ujar Kompol Imam Muhadi, Selasa (18/12/2018).

Menurutnya, sosialisasi pencegahan pungli berdasarkan Peraturan Presiden (perpres) 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli belum bisa dilakukan secara optimal.

“Sosialisasi pencegahan pungli di seluruh kecamatan pada tahun 2018 ini masih belum optimal, karena keterbatasan anggaran,” terangnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah agar anggaran operasional Satgas Saber Pungli di Kabupaten Nunukan di tahun 2019 bisa ditingkatkan.

“Agar Satgas bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik,” tegasnya.

Dijelaskannya, sejumlah instansi memang rawan dengan praktik pungli. Sebab itu sosialisasi sangat dibutuhkan agar bisa menekan praktik pungutan liar tersebut.

“Hampir semua dinas rawan pungli, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), Kantor Agraria, Samsat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Imigrasi, BP3TKI, Dinas Dukcapil. Selain itu bongkar muat di pelabuhan, pengurusan SIM juga rawan pungli,” tutur Imam Muhadi.

Selain anggota kepolisian, anggota Saber Pungli ini terdiri dari pihak Kejaksaan, TNI, Inspektorat dan instansi lainnya. “Tim harus kompak dan bersinergitas dalam pencegahan dan pemberantasan pungli. Kita harus mengedepankan koordinasi apalagi memasuki tahun 2019 masuk tahap penindakan,” jelasnya.

Imam menjelaskan, disebut pungli itu adalah kelebihan dari pembayaran yang sudah ditetapkan sebagai
dasar hukum. Pungli itu tidak melihat besar jumlahnya, tetapi merupakan kegiatan ilegal dan sudah diatur didalam UU di mana pemberi dan penerima bisa diancam Pidana.

“Seperti tarif yang diatur 150.000, tapi petugas di situ menaikkan menjadi menjadi 200.000. Nah kelebihan 50.000 itu yang pungli,” terangnya. (Yusuf P)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *