Pengesahan RAPBK Sabang Tertunda, Walikota Diminta Penuhi Hasil Evaluasi Gubernur Aceh

Ketua Persatuan Forum Keuchik Sabang Adnan Hasyim

MITRAPOL.com, Aceh – Ketua Persatuan Forum Keuchik Sabang Adnan Hasyim meminta alokasi Dana Desa dari APBK sabang terpenuhi minimal 10 % sebagaimana perintah UU untuk menjamin RASKIN.

Hari ini DPRK Sabang menyelenggarakan Sidang paripurna Keputusan DPRK Sabang tentang Rancangan Qanun APBK Sabang Tahun anggaran 2019 pada masa sidang I DPRK Sabang 2018/2019, Rabu 19 Desember 2019.

Bacaan Lainnya

Sebanyak 2 (dua) Fraksi dari 3 Fraksi di DPRK Sabang yakni, Fraksi Golkar Nasional Bersatu dan Fraksi PKS, Demokrat, PPP dan PAN Bersatu meminta Sidang Paripurna tersebut dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarah dikarenakan sampai tadi malam Badan Anggaran DPRK Sabang tidak menerima hasil pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sabang terhadap Keputusan Gubernur Aceh nomor 903/1355/2018 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Sabang Tentang APBK TA 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Sabang Tentang Penjabaran APBK T.A 2019.

Sehingga kedua Fraksi ini berpendapat bahwa ‘Keputusan DPRK terkait Qanun APBK Sabang TA 2019 belum bisa dilakukan dikarenakan bahan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yakni penyempurnaan RAPBK Sabang TA 2019 terkait dengan hasil evaluasi RAPBK Sabang TA 2019’ ujar Hj. Cut Yulita Darwin, Ketua Fraksi Golkar Nasional Bersatu.

Keputusan Gubernur Aceh terkait Hasil evaluasi RAPBK Sabang 2019 setebal 69 halaman tersebut memberikan banyak catatan terhadap alokasi anggaran belanja dan pendapatan Kota Sabang. Di antaranya banyak alokasi yang dilarang dan RAPBK Sabang 2019 dinilai berindikasi pemborosan anggaran, sehingga Belanja Kota Sabang pada Tahun 2019 menjadi Defisit sebanyak Rp72.548.308.319,62.

“Belum lagi pemenuhan Alokasi Dana desa (ADD) tidak sesuai dengan amanah UU Desa nomor 6 tahun 2014, yakni Kabupaten/Kota minimal memberikan alokasi 10 % dari Tranfer Dana Alokasi Umum (DAU)” ujar Albina, ST.MT Sekretaris Fraksi PKS, Demokrat, PPP dan PAN.

Kedua fraksi ini meminta kepada Ketua DPRK Sabang untuk melakukan komunikasi terkait dengan Hasil Pembahasan Bersama Banggar DPRK Sabang dengan TAPD Kota Sabang agar segera dapat diserahkan secara lengkap dan terperinci sehingga DPRK Sabang dapat menjalankan dengan baik fungsi pengawasan dan Budgetingnya dengan baik sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan dan Undang-undang. Hal ini juga terkait dengan larangan oleh Gubernur Aceh menggunakan SILPA OTSUS tahun 2018 untuk menutupi defisit RAPBK TA 2019.

“Kami butuh jawaban dan penjelasannya,” Tegas Hj.Cut yulita Darwin.

Ketua Forum Keuchik Sabang, Adnan Hasyim menyatakan bahwa ‘alokasi dana desa yang bersumber dari APBK Sabang saat ini masih 7,34 persen sebesar Rp.28.153.789.190,00 dari DAU yang ada, masih kurang 2,66 Persen sekitar Rp.10.000.000.000,- dari minimal 10 % DAU Kota Sabang Tahun 2019 Rp.383.486.050.000,00 yang Wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Sabang sesuai dengan Perintah Peraturan Gubernur Aceh nomor 25 tahun 2011 tentang Dana Desa.

“Kami para Keuchik dikota Sabang sangat membutuhkan dana ini untuk menjamin ketersediaan Beras bagi warga miskin di gampong yang tidak mendapatkan jatah dikarenakan perubahan kebijakan e warung, jika Alokasi Dana Desa minimal ini dipenuhi insya Allah kami akan menjamin ketersediaan RASKIN bagi Warga kami yang membutuhkan,” paparnya.

“Akhirnya kami berharap Walikota Sabang dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang dapat segera memberikan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK Sabang dan konsisten mematuhi evaluasi Gubernur Aceh ‘Setelah Walikota Sabang memenuhi hasil evaluasi Gubernur Aceh dan diteliti oleh Banggar DPRK baru kita minta kepada Ketua DPRK untuk menjadwalkan kembali Sidang Paripurna untuk keputusan terkait dengan Qanun RAPBK Sabang TA 2019,” tambah Hj.Cut Yulita Darwin. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.