Ini Penyesuaian Aturan BPJS Kesehatan yang Perlu Diketahui Masyarakat

Konferensi Pers BPJS Kesehatan Cabang Palembang terkait Implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

MITRAPOL.com, Sumsel – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palembang menggelar konferensi pers, Rabu (19/12/2018). Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 terkait Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Andi Ashar menjelaskan program JKN-KIS adalah amanah negara yang harus dipikul bersama.

Bacaan Lainnya

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mendorong Kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program JKN-KIS. Dengan adanya landasan hukum tersebut, semoga peran instansi terkait bisa kian optimal,” jelas Andi Ashar.

Lanjut Andi, sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat.

“Bayi yang baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Kemudian untuk pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta.

“Jika pasangan suami istri sudah memiliki anak, untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi”, kata Andi.

Sambung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan seseorang dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai akhir bulan. Apalagi jika menunggak lebih dari 1 bulan. Statusnya akan diaktifkan kembali, apabila peserta sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk 24 bulan.

“Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan”, tambahnya.

Sedangkan peserta JKN-KIS dari segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), tetap mendapat hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.

“Jika peserta yang mengalami PHK telah bekerja, maka wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. Sementara jika peserta tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka akan didaftarkan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran),” pungkasnya. (Adri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.