LPLHI-KLHI Komitmen Pertahankan Kelestarian Kota Sabang

oleh -245 views
Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia - Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) Syukri alias Bayu.

MITRAPOL.com, Sabang – Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia – Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) Syukri alias Bayu, menduga pembangunan di kota Sabang tidak mengantongi AMDAL serta adanya beberapa titik kegiatan Ilegal Mining (tambang ilegal) terjadi di Sabang.

“Kami (LPLHI-KLHI) berkomitmen dalam menjalankan Amanah Keputusan Menteri ESDM No 1095 Tahun 2014 Tentang penetapan wilayah pertambangan pulau sumatera. Sabang tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, ini sudah cukup jelas,” tegas Syukri, Kamis (20/12/2018).

Syukri yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Aceh itu juga mengatakan, untuk mempertahankan kelestarian di Sabang membutuhkan campur tangan semua pihak.

“Bukan hanya ada pada kami, semua pihak harus melestarikan dan menjaganya, agar Sabang yang terdiri dari kawasan lindung daratan seluas 6.638,35 Ha atau 54,35 % dari luas daratan wilayah kota sabang dan kawasan lindung perairan laut seluas 81.126,24 Ha tetap terlindungi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Dari pantauan LPLHI-KLHI, pelanggaran demi pelanggaran semakin marak terlihat di Sabang, sedangkan Sabang dalam peningkatan kota bersih dan hijau, ada beberapa titik yang ujung gunungnya menjadi jurang tebing akibat penggalian material untuk pembangunan proyek APBN, APBA dan APBK.

“Dan yang di sayangkan pelaku tidak memulihkannya kembali, ini persoalan yang sangat besar bagi pulau seribu benteng yang hijau dan bersih. Seharusnya rakyat dapat mempertanyakan juga, bahwa di sabang tidak ada izin galian C, namun ada Dinas yang menerima pajak galian C untuk salah satu syarat agar bisa mengamprah 100% untuk pekerjaan fisik,” papar Syukri.

Hingga saat ini, LPLHI-KLHI terus melakukan pemantauan terhadap illegal mining dan illegal loging di Sabang, “Nanti akan kita ketahui oknum-oknum yang bermain, karena kami sudah menyurati Dinas serta pihak terkait perihal adanya dugaan pelanggaran UU Lingkungan Hidup di kota sabang,” ujarnya lagi.

Sabang memiliki kawasan resapan air tersebar dominan di sekitar kawasan hutan lindung mencapai 1.591,34 Hektare, “Mari kita jaga bersama. Masyarakat juga punya hak dan kewajiban dalam penataan ruang, mengacu pada pasal 60 dan 61, UU NO 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang,” imbuhnya.

LPLHI-KLHI dari Aceh sampai Papua sepakat saling memantau pelanggaran Pasal 109 UU No 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).” (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *