Camat Galang : Kantor Desa Hanya Sebagai Simbol Legalitas Saja

oleh -31 views

MITRAPOL.com, Galang Deli Serdang – Saat jam dinas Kepala Desa dan Kaur Desa Paya Sampir Deli Serdang belum berada di Kantor Desa. Jumat (04/01) , apakah ini bukan Pemerintahan yang diangkat dan menjalankan tugas sesuai perundang-undangan RI ?

Camat Kecamatan Galang Ismail, mengatakan bahwa, Kaur Desa yang tidak full setiap hari berada di kantor desa bukanlah suatu pelanggaran, selagi pelayanan untuk masyarakat diberikan bahkan dengan suara yang sangat tegas menjelaskan bahwa kantor desa hanya sebagai simbol saja, melayani masyarakat dimana saja bisa.

Ketika Mitrapol.com berkunjung ke Kantor Desa Paya Sampir, Kecamatan Galang. Jumat (04/01) hanya bertemu dengan Kaur Umum yang bernama Irmaya, sedangkan Kaur-kaur lainnya sedang bekerja di perkebunan karena mereka memang karyawan perkebunan.

Camat Kacamatan Galang yang di hubungi via hanphone no 08126063XXXX mengatakan “Kaur desa tidak full masuk kantor desa setiap harinya itu tidak masalah bukan pelanggaran, aturan yang menentukan jam bekerja di kantor untuk kaur desa itu tidak ada, yang ada hanya untuk PNS, selagi urusan masyarakat dapat dilayani itu tidak masalah, contoh ketika masyarakat ingin mengurus KTP cukup komunikasi saja baru pertemuan dilakukan.

Selanjutnya Mitrapol.com bertanya tentang manfaat sebuah kantor desa yang telah diadakan oleh pemerintah pada semua desa dalam hal kegunaannya, tetap dengan suara tegasnya Camat mengatakan bahwa “Kantor Desa Itu Hanya Simbol Legalitas” bahwa pemerintahan kantor desa itu ada, tempat pertemuan / pelayanan masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan pemerintah tapi bukan harus di kantor terus, elaknya

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai pedoman, penuntun sekaligus aturan pemerintah yang harus di jalankan oleh perangkat desa dalam membangun dan menciptakan roda pembangunan di desa untuk lebih baik fungsi dan tugas serta tanggung jawab yang tinggi sehingga tercipta kemakmuran masyarakat yang dicita-citakan selama ini, semoga Bupati Deli Serdang beserta jajaran terkait dapat memberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku di NKRI kepada oknum camat ataupun perangkat desa yang semena-mena dalam menjalankan kewajibannya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

 

Her/Sy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *