Ahmad Heryawan dan Soni Sumarsono Tidak Penuhi Panggilan KPK

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

MITRAPOL.com, Jakarta – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Ahmad Heryawan dalam kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Barat, dipanggil menjadi saksi NHY (Neneng Hassanah Yasin) dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hingga sore ini penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (07/01/2019).

Bacaan Lainnya

Selain Ahmad Heryawan (Aher), Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono dalam kasus yang sama juga tidak memenuhi panggilan.

“Kami mendapat surat pemberitahuan dari saksi Soni Sumarsono yaitu permintaan penjadwalan ulang pada Kamis 10 Januari 2019 karena ada kegiatan lain,” ungkap Febri.

Terhadap Aher, KPK akan mengajukan pemanggilan ulang.

“Materi pemeriksaan belum bisa disampaikan saat ini. Namun, tentu saksi-saksi yang dipanggil karena kami pandang mengetahui sebagian atau beberapa rangkaian peristiwa terkait dengan pokok perkara. Apakah rapat atau aturan-aturan terkait perizinan tersebut,” tutur Febri.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK terus mendalami sejumlah penyimpangan perizinan yang diduga terjadi sejak awal dan keterkaitannya dengan dugaan suap yang diberikan pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan juga pendalaman sumber uang suap tersebut pada sejumlah pejabat dan pegawai Lippo Group.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.