Dugaan Pelecehan Seksual saat Tagih Utang, Bareskrim Ringkus 4 Debt Collector

oleh -274 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri menggelar konferensi pers pada Rabu (09/01/2019), terkait penangkapan empat penagih utang (debt Collector) sebuah perusahaan penyedia jasa layanan peminjaman uang secara daring (online). Mereka ditangkap lantaran diduga menagih utang nasabah dengan mengirimkan pesan berbau pelecehan seksual.

Para pelaku yang dibekuk ialah Indra Sucipto (31), Panji Joliandri (26) alias Kevin Yuniar, Ronny Sanjaya (27), dan Wahyu Wijaya alias Ismed Chaniago (22). Keempatnya bekerja di PT Vcard Technology Indonesia (Vloan).

Loading...

Kepala Subdirektorat II Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo mengatakan, empat tersangka itu ditangkap di sejumlah lokasi berbeda pada 29 November 2018 hingga 10 Desember 2018 lalu.

“Empat tersangka mengirimkan pesan berbau pelecehan seksual kepada nasabah yang tak kunjung membayar utang lebih dari 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Dia juga mengunggah pornografi, untuk mengancam nasabah yang tidak bayar,” ujar dia.

Menurut Rickynaldo, tersangka akan mengundang nasabah atau keluarga dan temannya ke dalam sebuah grup di aplikasi percakapan Whatsapp kemudian mengirimkan pesan berbau pelecehan seksual tersebut.

Dedi menyampaikan, upaya itu dilakukan tersangka agar nasabah yang belum membayar utang tersebut merasa cemas dan khawatir sehingga langsung membayar tagihan pinjaman.

“Debt collector akan menyampaikan pesan berbau pornografi atau sexual harassment kepada korban yang sudah tergabung dalam grup yang dibuat,” kata Rickynaldo.

Empat tersangka dijerat dengan Pasal 40, Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4,  serta 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Vloan merupakan aplikasi yang memiliki server di daerah Zheijang, Cina dengan hosting server di Arizona dan New York, Amerika Serikat. Vloan, lanjutnya, memiliki nama lain yaitu Supercash, Rupiah Cash, Super Dana, Pinjaman Plus, Super dompet, dan Super Pinjaman.

Tobing menyatakan, Vloan tidak terdaftar di OJK. “Kegiatannya tidak memiliki izin,”

Menurut Tobing merupakan kasus pertama kegiatan penagihan dilakukan dengan cara asusila. Tobing pun meminta pelaku Fintech lainnya agar belajar dari kasus penegakan hukum ini. Bila fintech lain melakukan kegiatan serupa, Tobing menegaskan, pihaknya berkoordinasi dengan polisi pun akan melakukan tindakan tegas.

Kepala Subdirektorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informasi Teguh Arifiyadi menyatakan, pihaknya telah memblokir Vloan, atas pernyataan dari OJK bahwa Vloan adalah fintech illegal.  Sejauh ini, Kominfo sudah memblokir 527 web dan aplikasi fintech ilegal berdasarkan informasi OJK.

“Cyber patrol kita verifikasi ke OJK, setiap ada permohonan Kominfo mendukung penuh untuk melakukan blokir,” ujar dia.

Henny Handayani sebagai kuasa hukum atau pelapor dari pihak korban pinjaman online.

Sementara aitu, Pengacara Henny Handayani sebagai kuasa hukum atau pelapor dari pihak korban dan dibantu oleh Liem koordinator KOPNAS ( korban pinjaman online nasional), merasa sangat puas, banggga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian yang sangat cepat mengambil tindakan hukum dan penangkapan para oknum yang sangat meresahkan ,terutama penagihan secara pelecehan seksual.

“Diharapkan, dengan tertangkapnya para pelaku ini menjadi efek jera karena cara penagihan yang mereka lakukan  melanggar hokum. Juga pada masyarakat diimbau untuk tidak percaya dengan bujuk rayu yang akhirnya sangat merugikan dengan pinjaman seperti ini,” ujar Henny.

Henny menambahkan, bagi para korban pinjaman online yang mengalami nasib yang sama silakan daftarkan diri anda untuk dapat dibantu oleh ibu ADV. Henny Handayani SH.MH.(Email Lawyerhennyhandayani @ gmail.com) untuk menyelesaikan pinjaman yang masih menunggak dimana cara penyelesaiannya pada pinjaman online yang terdaftar dan memiliki ijin resmi akan sama dengan kartu kredit yang tidak bisa terbayar dengan permohonan ke fintech yang bersangkutan dengan memakai kuasa hokum, atau juga bisa menghubungi ibu Lim trisye sebagai koordinator korban pinjaman online Nasional. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *