Ada Pendamping Desa di Kabupaten Tubaba yang Disinyalir Rangkap Jabatan

Ilustrasi Pendamping Desa

MITRAPOL.com, Tubaba – Salah satu etika profesi bagi seorang pendamping desa profesional yaitu tidak terlibat kontrak dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya pekerjaan sebagai pendamping profesional.

Setiap pendamping profesional dalam melaksanakan kerja-kerja pendampingan masyarakat, harus tunduk dan patuh pada tata perilaku dan etika profesi pendamping profesional, sebagaimana termuat dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kementerian Desa, sesuai dengan permendes Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendamping desa.

Bacaan Lainnya

Namun yang terjadi dilapangan, masih ada pendamping desa yang bekerja rangkap atau double job. Padahal rangkap jabatan bagi pendamping profesional tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan aturan dan kode etik pendamping profesional.

Meskipun pihak kementerian desa dan satker P3MD di daerah berulang kali sudah mengingatkan agar pendamping profesional tunduk dan patuh pada etika profesi. Sayangnya, kasus indikasi double job pendamping profesional masih saja terjadi.

Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Disinyalir ada seorang pendamping desa yang juga menjabat sebagai anggota partai politik (parpol).

Berdasarkan hasil penyelusuran tim investigasi Mitrapol di lapangan, sebelum dilantik menjabat Dewan di Tulang Bawang Barat pada 2015 lalu, pendamping profesional Kabupaten itu masih menjabat sebagai anggota partai politik. Namun pada tanggal 1 November 2018,  yang lalu ia baru mengundurkan diri.

Saat Tim Mitrapol mempertanyakan surat pengunduran diri tersebut, pihak bersangkutan tidak bisa menjawab dan menunjukkan surat keputusan pengunduran dirinya selagi menjabat sebagai Pendamping Kabupaten.

Terkait hal itu, pihak terkait yakni P3MD Provinsi dan PMD Kabupaten diminta agar segera mengkaji kembali pendamping kabupaten yang sudah melanggar aturan permendes Nomor 3 tahun 2015.  (Dan/Her)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.