Dosen USU Pelaku Ujaran Kebencian Jalani Sidang di PN Medan

  • Whatsapp
Pengadilan Negeri Medan,

MITRAPOL.com, Medan – HDL (57) Dosen Ilmu Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara (USU) yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (09/01/2019).

Sebelumnya, tersangka diamankan petugas kepolisian dirumahnya, di Jalan Melinjo II Kompleks Johor Permai, Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (19/5/2018).

Muat Lebih

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumut Tiorida, dalam dakwaannya menyebutkan, tersangka HDL dibawa ke Polda Sumut, karena salah satu postingan akun facebooknya viral hingga mengundang perdebatan hangat di netizen dan diduga menyampaikan ujaran kebencian.

Saat itu, setelah tiga serangan bom bunuh diri di tempat ibadah di Surabaya, Minggu (13/5). HDL memosting sebuah tulisan yang menyebutkan kalau tiga bom gereja di Surabaya hanyalah pengalihan isu, skenario pengalihan sempurna, dan #2019 Ganti Presiden.

Setelah postingan viral, HDL langsung menutup akun facebooknya. Namun, postingan tersebut sudah terlanjur discreenhoot warganet atau netizen dan dibagikan ke media daring (online).

Motif dan tujuan pemilik akun Facebook HDL, karena terbawa suasana dan emosi. Di dalam media sosial facebook dengan maraknya caption/tulisan #2019 Ganti Presiden.

“Tersangka menulis status tersebut tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2018 di rumahnya,” kata Jaksa.

Karena telah meresahkan masyarakat, personil cybercrime Polda Sumut yang melaporkan sendiri akun tersebut, sehingga ujaran kebencian yang dilakukan tersangka diusut.

Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi, yakni Perdana Putera Darmayana (anak kandung dari HL) dan Brigadir Ruddy Irawan (personil Polri).

Selain itu, juga menyita barang bukti berupa satu buah handphone iphone 6S warna silver, satu buah simcard 081533807888, satu buah flasdisk merek Toshiba 4 Giga yang berisikan softcopy screenshot akun facebook HDL, dan tiga lembar screenshot akun facebook HDL.

Tersangka HDL, melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara, kata Jaksa Tiorida.

Sidang perkara ujaran kebencian yang dipimpin Majelis Hakim diketuai Riana Pohan dilanjutkan pada pekan depan untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi. (*)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *