Begini Politik Islam dalam Berdemokrasi Menurut Jimly Asshiddiqie

by -71 views
Cendekiawan Muslim, Jimly Asshiddiqie

MITRAPOL.com, Jakarta –  Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema “Islam Politik dalam Pemilu di Negara Demokrasi Jaman Now” yang berlangsung di di Hariston Hotel and Suite, Jl. Terusan Bandengan No. 1, Kalijodo, Penjaringan Pluit, Kota, Jakarta Utara, Sabtu (12/01/2019).

Dalam acara tersebut turut hadir Dr. H. Rumadi Ahmad sebagai moderator dan Narasumber lainya seperti akademisi dan aktivis Nahdlatul Ulama Nadirsyah Hosen, mantan Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU Rumadi Ahmad.

Loading...

“Kita akan membahas tentang berpolitik di negara demokrasi dengan cara Islam yang penuh kedamaian. Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama. Hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia,” ujar Jimly.

Lanjut Jimly, istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people (kata yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa) dan demokrasi hanyalah menjadi slogan pemerintah, untuk menarik simpati rakyat saja.

Secara etimologis, istilah “demokrasi” berarti pemerintahan oleh rakyat” (demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan). Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Dalam,pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat.

“Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya,” jelasnya.

Jimly kembali menjelaskan, “Menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.”

Tujuan demokrasi menurutnya mewujudkan cita-cita membangun Indonesia baru di masa depan.

Dan berbeda halnya dengan demokrasi berdasarkan Fiqh Siyasah yaitu suatu kekuasaan tertinggi ,yang pada pokoknya berasal dari Tuhan, kedaulatannya adalah ditangan syara, bukan ditangan rakyat. Dan yang menentukan arah itu adalah Tuhan.

Mengakui bahwasanya hanya Tuhan yang membuat aturan-aturan hukum tersebut. Dalam keyakinan umat Islam, tidak masuk akal untuk mengakui bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. (Shem)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *