DKS Keluarkan SK Pemberhentian, Said Fadhil Tempuh Jalur Hukum

Said Fadhil

MITRAPOL.com, Sabang – Merasa telah dizalimi dan diberhentikan secara sepihak, Sayid Fadhil akan menempuh jalur hukum, hal tersebut dilakukan menyikapi surat keputusan Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/39/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani Plt. Gubernur Aceh selaku Ketua DKS. Tentang Pemberhentian Sayid Fadhil dan pengangkatan Razuardi sebagai Kepala BPKS.

Menurutnya, sampai saat ini Plt. Gubernur selaku Ketua DKS tidak pernah sekalipun memanggil Sayid Fadhil dan mempertanyakan secara langsung duduk masalah dan persoalan yang di hadapi di dalam internal BPKS hingga langsung memberikan surat teguran yang sebenarnya telah di jawab secara tertulis.

Ia juga menyebutkan bahwa Plt. Gubernur tidak pernah memanggil dan merespon keinginan Sayid Fadhil untuk bertemu guna membicarakan kondisi yang dihadapi BPKS saat ini, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK yang terindikasi adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa satker sehingga bermasalah degan hukum hingga pada akhirnya saat ini mereka yang terlibat tengah dilakukan peneriksaan di Polda Aceh.

“Jadi sebenarnya pemberhentian tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar, dan hanya berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dan keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan,” ujar sayid Fadhil Rabu (16/1) sesaat setelah menerima informasi pemberhentian tersebut.

Ia juga menambahkan, sikapnya untuk melakukan tindakan bersih-bersih di dalam internal BPKS juga terkesan di halang-halangi, walaupun saat ini sudah terbukti ada tiga orang satker BPKS yang sudah diberhentikan dari jabatanya terjerat dengan hukum.

Belum lagi pencapaian hasil kenerja yang hanya beberapa bulan di BPKS, dengan realisasi anggaran melebihi taerget pencapaian tahun 2017 lalu dan nilai pemasukan yang mencapai 99% dari target 2018 bahkan dilantik pada Maret 2018 sebagai Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2018-2023, Sayid Fadhil mampu merealisasikan anggaran 2018 hingga mencapai 68,01 persen.

Dari total pagu Rp 224 miliar lebih, ditangan Sayid Fadhil, BPKS merealisasikan anggaran Rp152 miliar lebih. Jumlah ini meningkat 8,79 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada 2017, BPKS merealisasikan anggaran senilai Rp148 miliar atau 59,31 persen.

Hingga rasanya mustahil Plt. Guberbur mengambil sikap seperti itu bila tidak ada permainan ataupun konspirasi dibelakangnya, menyikapi hal tersebut Saiyid fadhil juga menyatakan sikapnya untuk terus melangkah ke jalur hukum atau PTUN hingga diharapkan nantinya akan mampu membuka tabir siapa yang bermain dalam lingkaran BPKS selama ini.

“Saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan terus menempuh jalur hukum butuh dukungan berbagai pihak yang merasa memiliki Sabang untuk lebih baik,” ujarnya.

Sehubungan dgn Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala BPKS Sayid Fadhil menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa SK Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri Sayid Fadhil melainkan oleh DKS Plt. Gub Aceh, Nova Iriansyah, selaku Ketua DKS dan merupakan cacat Hukum dikarenakan Pelaksana tugas bukanlah Gubernur yang definitif ;

2. Bahwa oleh karenanya Sayid Fadhil menolak dengan tegas pemberhentian dengan hormat tersebut atas dirinya;

3. Bahwa tindakan DKS tersebut terkesan tendensius dan arogan oleh karenanya harus ditolak demi hukum.

4. Bahwa terkait salah satu pertimbangan hukum tentang Pakta Integritas, Sayid fadhil sudah membuat pernyataan mencabut pakta integritas tersebut pada bulan September 2018 dikarenakan adanya indikasi tidak sehat terhadap dirinya oleh pihak Dewan Pengawas dan Pakta Integritas tersebut juga tidak dapat dijadikan alat bukti hukum perdata karena tidak dibubuhi materai yang cukup

5. Bahwa Laporan Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terlalu mengada-ada, tendensius dan menjurus fitnah oleh karenanya laporan dewan pengawas tersebut harus ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

6. Bahwa Sayid Fadil merasa tindakan Sdr. Ketua DKS dan anggotanya mengeluarkan SK Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri adalah tindakan melawan hukum.

7. Bahwa dalam waktu dekat akan melakukan langkah hukum baik Gugatan Ke PTUN, Perdata dan dugaan Pidana kepada semua Pihak Baik DKS serta Dewan Pengawas yang patut diduga keras telah melakukan tindakan melampau batas kewenangan tindakan melawan hukum.

 

Bukhari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.