Akhir Bulan Ini Kantor Pertanahan Mimika Serahkan 1.500 Sertifikat Tanah ke Warga

Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika.

MITRAPOL.com, Timika – Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Papua menjadwalkan pada akhir Januari 2019 ini akan menyerahkan sebanyak 1.500 sertifikat tanah kepada warga Mimika yang telah mengurus sertifikat tanah selama Tahun 2018.

Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Pantoan KPH Tambunan saat ditemui Mitrapol di ruang kerjanya, Jumat (19/01/2019).

Bacaan Lainnya

“Target kami di tahun 2018 tercapai dan sudah selesai, kami akan segera menyerahkan sertifikat di akhir bulan ini (Januari 2019) kepada 1.500 Orang pemilik sertifikat, rencana (penyerahan) nanti di Gedung Emeneme Yaware, Timika,” ungkap Tambunan.

Dirinya mengatakan, pada tahun 2018 sebenarnya ada 6.000 bidang tanah yang telah rampung disertifikasi namun dari 6.000 Bidang Tanah yang diukur ada sebagian warga yang memiliki lebih dari satu sertifikat.

“Disini (Mimika) satu orang pemohon sertifikat bisa memiliki lebih dari satu sertifikat sesuai luas tanah yang dimiliki,” ujarnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Pantoan KPH Tambunan

Selain itu terkait biaya kepengurusan sertifikat tanah, Kepala Kantor Pertanahan Mimika ini juga mengatakan Segala pembiayaan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh cabang di Indonesia termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika biayanya dibayarkan dari APBN.

“Biaya kepengurusan tanah atau prona yang saat ini dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibebaskan karena dibiayai oleh Negara namun Ada juga yang tidak disediakan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami karena memang secara aturan peraturan pemerintah nomor 128 Tahun 2015 ada biaya yang ditanggung oleh pemohon pengurus sertifikat. Bahkan pemohon juga berkewajiban untuk menanggung akomodasi dan transportasi terhadap petugas termasuk biaya pengukuran,” terang Tambunan

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika diberi target di 2019 yakni sebanyak 2.600 Sertifikat atas tanah sedangkan untuk pengukuran yakni 3.300 bidang tanah.

Selain itu secara nasional target pada Tahun 2018 lalu sebanyak 7Juta bidang tanah sementara di 2019 dipatok target sebanyak 9Juta bidang tanah yang disertifikasi.

Tambunan juga berharap agar pemilik sertifikat atas tanah bisa menggunakanya untuk membangkitkan perekonomian.

“Saya berharap sertifikat itu digunakan untuk asset permodalan yang bisa menghasilkan perekonomian pemilik sertifikat, sehingga sertifikat itu tidak sia-sia dalam penggunaanya tapi dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat nantinya,” pungkasnya. (AQM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.