Anggota DPRD Nunukan Minta Imigrasi Usulkan Pembangunan TPI di Sebatik

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Nursyam SH bersama Tokoh Masyarakat Sebatik H. Herman.

MITRAPOL.com, Nunukan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan dari daerah Pemilihan (Dapil II) Sebatik Hj.Nursyam SH meminta Imigrasi Nunukan dan Kanwil KalimantanTimur untuk mengusulkan ke Pusat Dirjen Keimigrasian agar dibangun Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah Sebatik.

“Selama ini yang ada hanya Pas Lintas Batas sebatik sudah 30 tahun belum ada perubahan status sama sekali. Pas Lintas  Batas Ini masih Bupati Drs H Sudarsono setelah itu disusul Drs RA. Bessing baru  Pemekaran nunukan menjadi kabupaten  Nunukan tahun 1999,” jelasnya kepada Mitrapol, Selasa (30/01/2019).

Bacaan Lainnya

Lanjut dia, “Bayangkan 30 tahun lebih kantor imigrasi Pos Sebatik sebagai Kantor Payanan Lintas Batas (PLB) belum berubah bangunannya, Statusnya juga belum berubah. Oleh sebab itu saya bersama seluruh masyarakat Sebatik mengusulkan Kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Pos PLB Sebatik Sei Pamcang ditingkatkan Statusnya dari PLB menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Seperti di nunukan Tawau,” paparnya.

Alasan Warga Sebatik 5 Kecamatan  agar mendesak Pemerintah RI segerah Membangun Pos Lintas Batas Ini diusulkan warga sebatik tahun  2011. Saat itu Drs.H.Basri Hj.Asma Gani dilantik  menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan.

“Kami dan sejumlah tokoh masyarakat termasuk saya waktu itu sudah anggota DPRD meminta kepada Bupati untuk mempasilitasi sampai ke Pemerintah Pusat  sampai sekarang belum ada realisasinya,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, alasan warga Sebatik mendesak Pemerintah Pusat segera membangun pas Lintas Batas antara Sebatik dan Tawau, sebab kalau warga sebatik mau ke Nunukan baru ke Tawau itu itu agak berat.

“Pertama masalah waktu. Warga Sei Nyamuk ke Nunukan bisa menelan waktu 1 jam 45 menit baru sampai pelabuhan Tunon Taka  Nunukan. Kedua masalah biaya, kalau lewat Nunukan itu memakan biaya yang besar, kurang lebih Rp.1 Juta pulang pergi . Kalau Sebatik Tawau itu hanya Rp 70.000 pulang pergi, Rp.150.000 hanya menelan waktu 20-30 menit. Kalau lewat Nunukan harus bermalam ditawau dan pasti cost-nya tinggi,” kata Hj.Nursyam yang juga Ketua Dewan Pimpinan Partai Gerindra Kabupaten Nunukan itu.

Dirinya berharap, Wacana Pemerintah melalui Menkopolhuka yang akan membangun Pas Lintas Batas Negara (PLBN) di Sei Pancang Sebatik Timur bisa terwujud sehingga bisa memberikan angin segar khususnya bagi warga Sebatik.

Kepala Imigrasi Nunukan Hanton Huzali SH.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Nunukan Hanton Huzali SH  mengatakan bahwa memang benar berkali kali diusulkan tapi tidak semudah itu pemerintah mengiyakan.

Menurutnya hal itu perlu pengkajian dan pertimbangan, bahkan perlu pembahasan ditingkat internasional oleh kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia.

“Kalau Indonesia siap saja, namun yang menolak adalah pihak negara Tetangga Malaysia persyaratannya itu cukup banyak salah satunya masalah Tranportasi harus menggunakan mesin GT 7 ke atas apalagi Sebatik dan Nunukan masih dalam satu Wilayah kabupaten Nunukan,” terangnya.

“Tidak semestinya Usulan permintaan masyarakat harus dipenuhi ini persoalan internasional jadi Pembahasannya harus ditingkat Internasional, jadi untuk sementara warga Sebatik ingin kenegara malaysia harus melalui Pelabuhan Resmi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yakni Pelabuhan Tunontaka yang ditetapkan Oleh Negara,” ujar Hanton Huzali kepada Media ini saat dikonfirmasi.

Saat dikonfirmasi terkait banyaknya TKI melalui Jalur tidak Resmi di Sebatik apakah itu merupakan pembiaran, menurut Hanton Huzali. SH bahwa pernyataan  yang disampaikan tokoh Masyarakat Sebatik H. Abdul Rasyid melalui berita Mitrapol sah sah saja.

“Kami juga selaku petugas Keimigrasian memiliki keterbatasan Personil bahkan mengatakan kan sudah ada angkatan laut bisa mencegah apalagi TKI itu ke Malaysia melalui Jalur Laut kewenangan di laut ada di tangan angkatan laut. Kalau TKI tanpa dokumen melalui darat kan ada Aparat keamanan satgas pamtas ada pihak kepolisian ada Koramil kan mereka punya hak untuk memeriksa memulangkan kalau tidak memiliki dokumen resmi,” ujarnya.

Selain itu, kata Hanton Huzali, bahwa sepanjang Perbatasan itu Ribuan aparat keamanan bertugas kok masih bisa Lolos TKI tampa Dokumen yang sah menurut Hukum, kalau hanya dibebankan kepada Intitusi ke Imigrasianni agak Berat yakni terbatasnya personil. (Yusuf P)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.