PT Freeport Diminta Pekerjakan Kembali 8.000 Karyawan yang di-PHK Sepihak

oleh -6.137 views
Kapolres Mimika AKBP. Agung Marlianto, SH. S.Ik

MITRAPOL.com, Timika – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mempekerjakan kembali 8.000 karyawan yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Hal ini diungkap oleh Kepala Disnaker Provinsi Papua, Yan Piet Rawar dalam Surat tertulis Gubenur Papua di Jayapura, Papua.

Dalam surat tersebut, Pemprov Papua meminta ribuan karyawan PTFI tersebut dipekerjakan kembali dan dibayarkan hak-haknya oleh perusahaan yang selama ini belum diberikan.

“Intinya, dalam surat tersebut diharapkan PTFI tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 yang menyatakan PHK harus melalui mekanisme atau prosedur dan tidak bisa dilakukan sepihak,” kata Kepala Disnaker Provinsi Papua, Yan Piet Rawar.

Dirinya membeberkan, meski dalam surat Gubernur tersebut tidak diberikan deadline atau jangka waktu kepada PTFI untuk melaksanakan isi di dalamnya, namun pihaknya berharap sesegera mungkin ditindaklanjuti.

Ditempat terpisah Kapolres Mimika AKBP. Agung Marlianto, SH. S.Ik turut menanggapi atensi Pemprov Papua tersebut, dirinya mengatakan harusnya Pernyataan yang dikeluarkan Gubernur Papua melalui Kepala Disnaker Provinsi sesuai mekanisme hukum, bukan berbaur politis.

“Pada prinsipnya kita taati dan hormati hukum yang berlaku, karena proses gugatan hukum dan kebijakan yang diambil PTFI sudah berdasar atas ketentuan yang berlaku dan sudah dinyatakan sah, saya tidak tahu dasarnya apa pernyataan dari pak Gubernur melalui kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua bahwa PT. Freeport Punya kewajiban untuk mempekerjakan ulang (Karyawan Eks PTFI) ini tentunya ada benturan, kami (Kepolisian) tidak ingin keputusan hukum itu diintervensi secara politik, saya tidak tahu dasarnya apa tapi marilah kita sama-sama menghormati hukum yang berlaku,” ucap Kapolres Agung kepada Mitrapol.com di ruang Kerjanya, Kamis (14/02/2019).

Agung melanjutkan, “Kalau ada Gugatan dan Putusan Hukum apabila ada yang kurang puas bisa melakukan Upaya Hukum, berupa banding dan lainya sesuai jalur dan mekanisme, tapi tidak kemudian menimbulkan satu keputusan politis sepihak yang nantinya menimbulkan benturan,” ujarnya

Dirinya juga mengatakan, “Terhadap niat baik kordinator rekan-rekan moker bisa kita perjuangkan melalui upaya-upaya jalur hukum yang sudah ditentukan, mohon kepada rekan-rekan moker (mogok kerja) agar tidak melakukan kegiatan anarkis atau katakanlah gerakan tambahan untuk mencapai keinginan tersebut tapi menempuh jalur hukum,” tutur Kapolres.

Menurutnya, Gubernur Papua sudah menempatkan posisi yang positif dan strategis, dan sekarang hanya tinggal menunggu reaksi dari pihak PT. Freeport.

“Kepada ribuan eks PTFI untuk tetap tenang dan berupaya perjuangkan keadilan di jalur Hukum hingga tuntas,” pungkasnya. (AQM)

2 thoughts on “PT Freeport Diminta Pekerjakan Kembali 8.000 Karyawan yang di-PHK Sepihak

  1. pak kapolres yang terhormat, jika bapak berpendapat jika proses gugatan hukum dan kebijakan yang diambil PTFI sudah berdasar atas ketentuan yang berlaku dan sudah dinyatakan sah, karyawan mogok karena management tidak mau berunding dengan serikat SPSI ketika menjalankan program FURLOUGH,Pada tgl 20-april-2017 PUK SPSI layangkan surat mogok perusahaan tidak mau mengakui,malah menuduh karyawan mogok menghadiri sidang tokoh serikat SPSI, dan perusahaan melayangkan surat panggilan pertama pada tgl-12-mei-2017 padahal perusahaan belum menghentikan dan memanggil karyawan yang terkena dampak FURLOUGH,jadi perusahaan memaksa para karyawan yang mogok untuk setuju dan menerima kebijakan FURLOUGH yang melanggar UUD di indonesia itu,pastilah karyawan tidak mau memenuhi panggilan perusahaan untuk menghadap,dan di surat panggilan tersebut di katakan bahwa karyawan yang mogok itu di anggap mangkir lebih dari 5 hari, dan pada tgl 18-mei-2017 menyusul surat panggilan ke 2,dan jika karyawan tidak hadir di anggap mengundurkan diri (dikualifikasikan),jadi siapa yang melanggar hukum karyawan atau perusahaan,,,? itulah kronologi yang sebenarnya

  2. Kalau memang hukum dijalankan, ya seharusnya diterapkan jga kepada pihak manajemen freeport, sebab permasalahan yg timbul berarti ada penyebabnya, dimana ada mekanisme hukum yg terindikasi dilanggar oleh freeport, jangan hukum itu tajam kebawa tpi tumpul keatas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *