Oknum Pengusaha Kantongi “Surat Sakti”, Banyak Pelanggaran Sempadan Pantai di Sabang

oleh -412 views
Syukri alias Bayu, Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia-Kawasan Laut Hutan Dan Industri (LPLHI-KLHI) DPW ACEH

MITRAPOL.com, Sabang – Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia-Kawasan Laut Hutan Dan Industri (LPLHI-KLHI) mengkritisi banyaknya kasus pelanggaran sempadan pantai di Pulau Weh atau yang di kenal Kota Sabang oleh pihak kalangan pengusaha, tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.

“Mestinya sempadan pantai itu berjarak 100 meter, tapi aturan itu banyak dilanggar. Aturan seperti jadi penghias buku saja, Kalangan pengusaha banyak yang mendirikan usaha seperti restoran atau hotel, dengan jarak sangat dekat dengan bibir pantai,” kata Syukri, Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia-Kawasan Laut Hutan Dan Industri (LPLHI-KLHI) DPW ACEH Sk Nomor: 343-Kep/XVI/258/04/08.18 yang di keluarkan oleh Pimpinan Pusat LPLHI-KLHI di Jakarta Pada Tanggal 04 April 2018.

Padahal, lanjut dia, pantai merupakan area publik sehingga tidak bisa dikuasai secara pribadi. Berlatar belakang banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan tata kelola kawasan pesisir. Akhirnya terbitlah Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UU PWP-PPK). Dalam praktiknya muncul banyak pelanggaran, hingga dilakukan beberapa perubahan yang kemudian disahkan menjadi UU No 1 Tahun 2014.

“Barometer kemajuan suatu daerah sebenarnya bisa dilihat dari tingkat kesadaran terhadap aturan. Ini yang masih harus ditegakkan di negara kita, karena aturan sudah jelas tapi pelanggaran tetap berlangsung,” ujarnya menyesalkan.

Sukri menilai, kondisi topografi Sabang yang berbukit dan bergunung artinya sulit untuk di tetapkan sepadan pantai yaitu 100 meter, “Namun untuk mempertahankan kawasan sepadan pantai pulau weh dengan luas 44,81 Ha kecuali teluk sabang dan balohan, sebaiknya walikota dan DPRK serta Masyarakat Adat duduk semeja untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran ini, sebelum kami yang memindahkannya,” tegas Syukri alias Bayu.

Dia mencontohkan, kadang ada oknum pengusaha yang berani membangun hingga sangat dekat dengan bibir pantai, berhubung sudah mengantongi “Surat Sakti”.

“Perlu di ingat, Semua sertifikat hak atas tanah, baik HPL, HGB, HGU, HM, HP semuanya diberikan diatas tanah darat. Tidak ada sertifikat hak atas tanah yang terbit diatas laut, di pesisir laut,” ujarnya.

Lanjut dia, jika sertifikat tanah diterbitkan di atas laut atau di atas pesisir laut dan ternyata itu melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRW Propinsi, atau RTRW Kabupaten/Kota maka sertifikat itu telah bertentangan dengan UU Penataan Ruang. Orang-Perseorangan, Perusahaan (Korporasi Bisnis), dan/atau Pejabat Publik yang mendapat atau memberikan perizinan yang bertentangan dengan UU Penataan Ruang (Peta RTRW) dapat diberikan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

“Namun sebaliknya, jika tanah yang diberikan Sertifikat HPL dan Sertipikat HGB ternyata belum seluruhnya berupa tanah daratan, ada yang masih berupa laut dan air dalam, maka kedua sertifikat tersebut bisa jadi bertentangan dengan UU Agraria, UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Penataan Ruang, atau mungkin juga bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup,” paparnya.

Pemantau Lingkungan Hidup asal Sabang ini menyatakan, kasus lain yang pernah muncul misalnya. sebut saja Pulau Weh Paradise yang seperti mengkapling wilayah pantai. Masyarakat yang ingin berpiknik di wilayah pantai akhirnya dilarang, agar sepenuhnya dipergunakan tamu yang menginap.

“Kalau sudah seperti ini, jelas-jelas namanya melanggar hukum. Pantai bukan wilayah yang bisa dikapling secara pribadi. Kami atas nama LPLHI-LKHI menyesalkan bahwa pelanggaran sempadan pantai itu sudah mulai terjadi di Sabang,” kata dia.

“Terkait kenapa bisa terjadi berdirinya bangunan- bangunan di sempadan pantai, jika tidak ada izin tidak mungkin pengusaha berani melakukannya dan jikapun tidak bisa di keluarkan ijin berarti ada ijin “sakti” cukup sorong di bawah meja,” ujarnya lagi.

Bayu menegaskan, LPLHI-KLHI dalam hal ini memohon agar pihak Polres Sabang dan Kejaksaan Sabang segera untuk mengusut tentang perizinan tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *