Wakil Bupati Wajo Terima Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Menteri PAN-RB

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menghadiri penerimaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2018

MITRAPOL.com, Makassar – Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menghadiri penerimaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2018, Rabu (19/02/2019) di Hotel Four Point Makassar.

Laporan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin untuk 174 Pemda di Wilayah III di Makassar.

Bacaan Lainnya

Wilayah ini meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Acara ini dihadiri pula oleh plt. Bappeda Kab.Wajo Drs.Hj. St. Kamariah,M.Si, Inspektorat Daerah Kab.Wajo Drs.Dwi Apriyanto, SE,SH,MT serta Kabag. Organisasi Setda Kab. Wajo Muhammad Ilyas,S.STP,M.Si.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.

“Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Diakhir acara Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE mengatakan kita akan evaluasi kembali dengan melihat rekomendasi Kemenpan RB yang mana perlu dibenahi,

“Insya Allah kedepan nilai kita akan lebih baik begitupula tata kelola pemerintahan di instansi Pemerintah,” ujarnya. (HMS/Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.