Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Sekjen Nasdem: Itu Pengalihan Isu Kegagalan Debat

by -86 views
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G. Plate

MITRAPOL.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G. Plate menilai langkah beberapa pihak yang melaporkan Calon Presiden RI Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan gimik politik.

“Itu hanya gimik-gimik politik saja, itu adalah pengalihan isu ide kegagalan debat,” kata Johnny di kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Ia mengatakan hal itu terkait dengan langkah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) yang melaporkan Jokowi ke Bawaslu terkait dengan fitnah penguasaan lahan Prabowo.

Menurut Johnny, pelaporan tersebut bagian dari pengalihan isu karena Prabowo gagal dalam debat kedua, padahal dalam debat tersebut, secara umum bisa dilihat kualitas debatnya sedikit lebih baik daripada debat pertama.

Johnny yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu menilai dalam debat kedua Jokowi berhasil memanfaatkan waktu debat dengan baik.

Sementara itu, menurut dia, Prabowo lebih banyak mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-JK dibandingkan menggunakan kesempatan debat sebagai calon presiden.

“Dengan kata lain lebih banyak mengambil posisinya sebagai ketua partai oposisi dan sedikit sekali menggunakan kesempatannya sebagai capres yang menyampaikan gagasan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Prabowo hanya mengutip Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang keadilan ekonomi dan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, tidak jelas mengimplementasikannya seperti apa.

Menurut dia, Jokowi sudah menerjemahkan konsep Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut selama memimpin pemerintahan.

“Mengutip Pasal 33 UUD 1945 tentang keadilan ekonomi, Jokowi menjawabnya dengan salah satu di bidang pertanian dengan redistribusi aset pada rakyat kecil,” katanya.

Johnny menilai laporan pihak-pihak tertentu kepada salah satu paslon di setiap pascadebat pilpres adalah cara-cara yang tidak bermanfaat bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

Selain itu, menurut dia, pelaporan Jokowi ke Bawaslu tidak akan menggangu kinerja TKN Jokowi-Ma’ruf. Sebaliknya, justru mengganggu ritme kerja BPN Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Capres Jokowi ke Bawaslu karena dianggap melakukan fitnah terkait dengan kepemilikan tanah oleh Prabowo.

Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) Huruf c yang mengatur pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. (*)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *