Mengaku Dihamili Oknum Anggota Polisi, HS Mengadu ke Propam Polda Sumsel

  • Whatsapp
Kuasa hukum korban, Tri Jayanto dan Khusen saat melapor ke Propam Polda Sumsel.

MITRAPOL.com, Sumsel – Wanita muda berinisial HS (23), warga Kelurahan Sukarami Palembang melaporkan oknum anggota Polisi berpangkat Bripda berinisial RFK yang bertugas di Polda Sumsel.

HS mengaku, dirinya sudah hamil tiga bulan. Dirinya telah berupaya untuk meminta pertanggung jawaban dengan menghubungi RFK, namun seperti terus menghindar.

Bacaan Lainnya

“Sering diajak ke penginapan. Katanya kalau terjadi apa-apa atau sampai hamil, dia siap tanggung jawab. Jadi saya mau diajak berhubungan badan. Lantaran terbujuk janji manisnya. Terlebih dia Polisi,” kata HS usai melapor di Polda Sumsel, Jumat (22/02/2019).

Masih kata HS, dirinya pertama kali diajak berhubungan badan oleh RFK pada tahun 2017 di penginapan kawasan Veteran. Ia mengaku telah berpacaran selama 1,5 tahun.

Sambungnya, sebulan sekali ia diajak untuk berhubungan badan. Terakhir, mereka melakukan pada tanggal 14 Desember 2018 lalu di penginapan. Merasa tak enak badan, HS memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter.

“Tahu hamil tanggal 6 Februari lalu berdasarkan hasil USG. Sudah bilang juga dengan dia bila saya hamil. Kata nya dia akan datang bersama orang tuanya, untuk melamar. Namun hingga sekarang tidak pernah datang. Dia malah memutuskan komunikasi dan tak bisa ditemui lagi,” tambahnya.

Kini HS harus menghentikan menyusun skripsi lantaran masalah yang dihadapinya tersebut.

Sedangkan menurut kuasa hukum korban, Tri Jayanto dan Khusen, menjelaskan kasus ini telah dilaporkan ke Propam Polda Sumsel.

“Kami berharap oknum ini segera ditindak dan kasusnya segera dinaikkan serta dilakukan penindakan hukum”, ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adinegara, mengungkapkan bahwa memang secara hukum perlindungan perempuan untuk diproses pidana kecil, kemungkinan lantaran antara oknum dan korban suka sama suka. Bila korban telah menikah dan oknum ini bujangan, bisa dilakukan proses pidana.

“Bisa diproses, namun kena etika profesi dan disiplin. Pastinya akan diproses dan tidak mungkin dibiarkan saja. Oknum ini merusak nama Korps,” pungkasnya. (Adri )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *