Nasib PTTD di Nias Barat Belum Jelas, Pelamar PPPK Kembali Jadi Korban

  • Whatsapp
Can Bugis, Ketua LSM Penjara

MITRAPOL.com, Nias Barat – Kasus Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) di dinas Kesehatan kabupaten Nias Barat belum tuntas yang mengorbankan 219 PTTD tidak terima honor diakhir tahun 2018, sekarang telah muncul masalah baru yakni pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kecewa dan dirugikan.

Esensinya pelamar jadi korban akibat gagalnya pelaksanaan test PPPK oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai persyaratan yang diumumkan Bupati Nias Barat Nomor 800/539/BKD tertanggal 11 Februari 2019.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana dilansir dari media online setempat menyebutkan Pelamar mengaku merasa kecewa berat dengan gagalnya pelaksanaan tes yang sekaligus menggagalkan kesempatan mereka untuk diangkat sebagai PPPK. Padahal para pelamar bersusah payah melakukan pendaftaran tetapi pihak BKD Nias Barat tidak melakukan upaya untuk memverifikasi berkas yang telah disampaikan.

“Ini benar benar kelalaian mereka (BKD-red), bukan ketidakmampuan kita, tahapan pendaftaran ada 3, tahap terakhir verifikasi berkas dan pencetakan kartu ujian. Harusnya kami ujian hari ini (23/2/2019),” jelas Manila Gulo yang mengikuti PPPK dari THL Penyuluh pertanian.

Pelamar mengaku rugi atas kegagalan pelaksanaan tes, karena sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan, termasuk melakukan legalisir ijazah ke perguruan tinggi di luar wilayah pulau Nias dengan biaya yang tidak sedikit.

Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Barat

Keprihatinan terhadap pelamar PPPK ini membuat Can Bugis Ketua LSM Penjara angkat bicara. Kepada Mitrapol saat dikonfirmasi via seluler, Kamis (28/2/2019). dirinya menyebutkan pemerintah menelantarkan pelamar PPPK.
“Ini menelantarkan pelamar PPPK mereka sudah mendaftar secara online berapa banyak kerugian orang itu?”, sebutnya.

Dilansir dari media online setempat kepala BKD Folombowo Gulo memperjelas kegagalan pelaksanaan test, Sabtu (23/2/2019), “Nias Selatan, Nias, Nias Utara dan Nias Barat belum melakukan verifikasi data dengan berbagai hambatan antara lain, Anggaran tidak tertampung di APBD 2019 dan Regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan PPPK belakangan dikeluarkan,” jawab Faolombowo.

Can Bugis menuding, “Itu jelas bodoh dan itu bentuk pembohongan. Anggaran itu sudah pernah dianggarkan pada tahun 2018. Merupakan alasan dari pihak BKD untuk menutupi kekecewaan para pelamar sekaligus menutupi kebodohan dan kelalaian mereka,” tandasnya.

Sehubungan alasan BKD yang menyebutkan keterlambatan petunjuk tekhnis, “Itu bukan jadi alasan pak, karena BKD sudah mengikuti bimtek. Kalau tidak salah saya dapat informasi 10 hari…nah kalau itu yang dijadikan orang itu masalah juknis ini namanya bodoh. Kenapa beberapa daerah lain bisa mengikutinya?, ujarnya menyanggah alasan kepala BKD.

Demi kemajuan kabupaten Nias Barat Can Bugis menyarankan bupati Nias Barat mencopot kepala BKD.
“Harusnya kepala BKD itu dicopot oleh bupati kalau dia tidak mau dinilai oleh masyarakatnya sendiri dia itu tak mampu untuk memimpin Nias Barat,” pintanya.

“Ketika kepala BKD Nias Barat tidak dicopot, maka bupati telah memberikan ruang kepada masyarakatnya sendiri untuk mengklaim pemerintahannya ini gagal,” tutupnya. (Eman)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *