Rekrutmen P3K di Butur Terancam Tidak Dilakukan

  • Whatsapp
Bupati Buton Utara Drs Abu Hasan

MITRAPOL.com, Buton Utara – Pemerintah kabupaten Buton Utara (Butur) terancam tidak melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, daerah itu tidak menyiapkan anggaran untuk membayar gaji bagi pegawai setara PNS tersebut.

“Hingga kini pemda Butur belum memastikan apakah akan melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau tidak,” ungkap Bupati Buton Utara Drs. Abu Hasan.

Dijelaskannya, tidak disiapkannya anggaran gaji bagi P3K tersebut karena kebijakan pemerintah pusat untuk perekrutan P3K itu muncul setelah proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019 selesai.

“Sehingga kita tidak menganggarkan gaji pegawai yang mau diangkat setelah mereka lulus nanti,” jelasnya

Terkait hal itu, lanjutnya, pihaknya masih menunggu penjelasan dari pemerintah pusat. Baik Kementerian Pendayagunaan aAparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun Kementerian Leuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Dia meyakini persoalan seperti itu juga terjadi dibeberapa daerah lainnya. Sehingga kesulitan untuk merealisasikan proses rekrutmen P3K.

“Tidak mungkin anak-anak yang sudah lulus, kita tidak gaji mereka, siapkan gaji mereka selama satu tahun. kalau saya menerima saja 100 orang, kali sekian, kali 12 bulan, itu jumlahnya cukup besar loh,” pungkas Bupati.

 

David Wiridin

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *