Mantan Kepala BPKS Sabang Layangkan Gugatan ke PTUN Banda Aceh

  • Whatsapp
Bahadur Satri, Kuasa hukum Mantan Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Mantan Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil tidak tinggal diam, setelah dirinya diberhentikan oleh pihak Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang terdiri dari Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Walikota Sabang, Nazaruddin, dan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.

Sayid Fadhil menggugat atas keberatan pemberhentianya ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh melalui Tim kuasa hukumnya yang terdiri dari delapan orang yaitu Bahadur Satri, SH, Izwar, SH, Arif Fadillah, SH, Yofnedi, SH, MM, Zuraidah, SH, Nurul Ikhsan, SH, Armalia, SH dan Dyna Sofya, SH,.

Menurut Bahadur Satri, SH. yang juga ketua tim kuasa hukum Sayid Fadhil yang terdiri dari delapan orang itu, mereka telah melakukan beberapa tahapan seperti melayangkan surat somasi terhadap Plt. Gubernur Aceh, tahap kedua mengirim surat somasi atas pemberhentian ketua BPKS secara sewenang – wenang kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Namun sudah satu minggu belum ada juga jawaban dari Kemendagri, dan surat keberatan juga dilayangkan kepada Presiden selaku pemegang otoritas tertinggi di kawasan Sabang,” kata Bahadur.

Dirinya menambahkan, tahapan selanjutnya adalah mengajukan gugatan melalui PTUN Banda Aceh. “Jadi, sesuai mekanisme dalam mengajukan gugatan ke PTUN telah kita tempuh semua tahapan. Dan gugatan itupun telah diterima oleh PTUN Banda Aceh hari Jum’at, 08/03/2019, yang ditanda tangani delapan orang tim advokat terdiri dari Bahadur Satri, SH, Izwar, SH, Arif Fadillah, SH, Yofnedi, SH, MM, Zuraidah, SH, Nurul Ikhsan, SH, Armalia, SH dan Dyna Sofya, SH,” kata Bahadur.

Menurut ketua tim advokat, penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh karena tergugat telah mengeluarkan kedua objek sengketa yaitu surat keputusan bersama DKS tentang pemberhentian Sayid Fadhil selaku kepala BPKS, dan kedua surat keputusan Plt. Gubernur Aceh yang mengangkat pelaksana tugas kepala BPKS.

Bahadur meminta kepada PTUN Banda Aceh agar membatalkan surat keputusan DKS terkait pemberhentian Sayid Fadhil selaku kepala BPKS dan menunda dan membatalkan pelaksana tugas kepala BPKS. Kemudian, katanya, DKS harus merehabilitasi nama baik Sayid Fadhil serta memohon kepada PTUN agar membuat keputusan seadil-adilnya. (*)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *