Ada Apa ? Pelapor Tidak Pernah Dapat SP2HP, SP3 Bisa Keluar

oleh -105 views

MITRAPOL.com, Sumut – Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik baik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana. Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor.

Ketua Serikat Pekerja Perjuangan PTPN II II M. A Fadly Harahap SH telah melaporkan Direktur Rumah Sakit Tanjung Morawa PTPN II Tonie Nixon selaku Ketua KARPEDA PTPN II yang diduga telah melakukan penggelapan Dana Sosial dan Kemalangan Karyawan (SOSKAK) ke Polda Sumut pada tanggal 15 Oktober 2018.

Pada tanggal 5 November 2018 Erma Prihatin selaku sekretaris dan saudara Armaya Sofyan selaku bendahara SP perjuangan PTPN II dipanggil kepolda guna dimintai keterangannya untuk keperluan penyidik. Diruang sidik unit3 subdit I Ditreskrimum Polda Sumut jalan Sisingamangaraja km 10,5 no 60 Medan. Dan menemui penyidik Kompol RA Purba,AKP Fery Kusnadi SH dan Penyidik Pembantu Bripka Reza Fahlevi.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2018 ketua SP Perjuangan PTPN II M.A Fadly Harahap SH dipanggil kepolda Sumut dan diminta penyidik agar ketua SP perjuangan PTPN II mencabut laporannya.

Penyidik Polda mengatakan Tonie Nixon berjanji akan segera melunasi Dana Sosial dan Kemalangan Karyawan kepada 200 orang. Namun ternyata janjinya tidak dipenuhi, tak satupun ahli waris yang dibayar oleh Tonie Nixon.

Ketika mitrapol menghubungin Tonie Nixon melalui selulernya pada tanggal 16 Januari 2019 untuk mengkonfirmasi masalah pembayaran Dana Sosial dan Kemalangan Karyawan kepada para ahli waris, dengan nada tinggi Tonie Nixon mengatakan bahwasannya kasusnya sudah SP3 (Surat perintah pemberhentian Penyelidikan). Sudah selesai kasus saya. Ujarnya.

Sementara Ketua SP Perjuangan PTPN II M. A Fadly Harahap, ketika dihubungi mitrapol pada tanggal 01/02/19. A Fadly Harahap mengatakan, bahwa dia tidak pernah mendapatkan SP2HP yang menjadi haknya, tau-tau ada surat SP3.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Ironisnya SP3 yang dikeluarkan oleh pihak Polda Sumut tanpa si pelapor mendapatkan SP2HP terlebih dahulu. Makanya kasus bisa di SP3. Namun pelapor belum mendapatkan SP2HP tapi sudah keluar SP3 ada apa?

 

Tim Her

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *