Warga Desa Cibungur Pertanyakan Pungutan Sebesar Rp60 Ribu untuk Pembuatan KK

oleh -64 views
Warga Desa Cibungur mengurus surat-surat administrasi kependudukan.

MITRAPOL.com, Pandeglang – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang intens melakukan pelayanan administrasi kependudukan dengan cara jemput bola ke masyarakat.

Bahkan, dengan menggunakan Mobil Adminduk Keliling, Disdukcapil Pandeglang memberikan pelayanan hingga ke tingkat desa di sejumlah kecamatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pandeglang melakukan pembuatan administrasi kependudukan keliling untuk daerah kecamatan sukaresmi.

Hal ini sangat membantu masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran. Namun sangat disayangkan terjadinya pungutan terhadap masyarakat yang membuat administrasi tersebut sebesar Rp. 60.000 yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa Cibungur kecamatan Sukaresmi kabupaten Pandeglang, Banten pada hari Jumat 08 Februar 2019 lalu.

Keterangan dari salah satu warga yang dimana namanya tidak mau disebutkan ini menerangkan kepada Mitrapol.com, bahwa KK (Kartu Keluarga) tidak diselesaikan.

Sedangkan uang yang 60.000 yang dipungut oleh oknum staf Desa Cibungur dikembalikan kemaren malam oleh Bairan selaku Ketua RT Ranca Karya, Desa Cibungur pada Kamis (14/03/2019).

“Saya menanyakan KK ke pak RT Bairan sudah selesai apa belum, jawaban yang saya dapat dari pak RT Bairan menjelaskan bahwa datanya hilang, katanya ada LSM dan tidak diuruskan,” ujar warga tersebut.

“Jawaban seperti itu menurut saya tidak etis,memangnya diapakan sama LSM nya dan saya juga tidak diberi keterangan LSM mana pak,” terangnya lagi dengan nada kesal.

“Untuk pengurusan seperti KK bukannya urusan Disdukcapil, apa sangkut pautnya dengan LSM,”tuturnya.

Lanjut ida, “Uang saya sudah dikembalikan KK saya tidak diselesaikan kami sebagai warga harus seperti apa biar Kartu keluarga saya diselesaikan dan bukankah dikeluarkan oleh Disduscapil Pandeglang,” imbuhnya dengan nada marah.

Informasi yang didapatkan oleh Mitrapol.com dari Hj Mui selaku Kades Cibungur, Kec.Sukaresmi, melalui telepon seluler seakan bertele-tele.

Hj Mui mengatakan, “Tanyakan saja ke warga yang mengadu ke bapak,” katanya dengan nada seakan tidak terima untuk dikonfirmasi soal pungutan oleh stafnya dan tentang pengembalian uang oleh RT Bairan ke warga Sidamukti.

Kades Cibungur mengatakan bahwa tidak adanya dari petugas Didukcapil untuk pelayanan kemasyarakat diduga menutupi sesuatu dan menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya pungutan yang 60.000 dan bukan atas perintah Kades Cibungur.

“Untuk pengurusan administrasi sudah diajukan dan datanya sudah di Disdukcapil Pandeglang dan yang melakukan perekaman adalah staf kecamatan Sidamukti dan dalam pelaksanaan pelayanan keliling dari Disdukcapil Pandeglang ini tidak ada staf dari Didukcapil itu sendiri,” terangnya.

Diketahui, mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan merupakan program kerja Disdukcapil untuk mengentaskan permasalahan administrasi kependudukan di Kabupaten Pandeglang.
Untuk hasil, keterangan dari Hj.Mui mengatakan “Mungkin banyak pak yang harus diselesaikan bukan desa Cibungur saja dan untuk desa Cibungur sampai sekarang belum ada yang diselesaikan”.

Dihari yang sama Mitrapol.com memintai keterangan dari Sekdis Disdukcapil Pandeglang melalui telepon seluler.

Sekdis menerangkan bahwa Pelayanan keliling untuk pengurusan admisnistrasi kependudukan yang dilakukan oleh Didukcapil pandeglang baik perekaman dan lainnya dilakukan staf dari Disdukcapil itu sendiri yang didampingi dari kecamatan.

“Ada staf dari Disdukcapil Pandeglang,” terang Epul selaku sekdis Disdukcapil Pandeglang.
“Adakan mobil keliling pelayananan administrasi kependudukan dikantor desa tersebut, kalau ada berarti ada petugas-petugas dari Disdukcapil. Untuk tindak lanjut saya akan coba konfirmasi dengan desa Cibungur dan kenapa bisa seperti itu,” tutupnya. (Royen S).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *