Brigjen Pol. Drs. Erry Nursatari : BNN Butuh Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

  • Whatsapp
Kepala BNN Provinsi Kaltara Brigjen Pol. Drs. Ery Nusatari. MH bersama Kepala BNNK Nunukan Kompol La Muati SH.,MH.

MITRAPOL.com, Nunukan Kalatara – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan ke BNN Kabupaten Nunukan.

Kunjungan BNNP Kalatara dalam rangka kordinasi pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba BNNK Nunukan.

Berikut Wawancara eksklusif Reporter mitrapol.com Yusuf Palimbongan dengan Kepala BNN Provinsi Kaltara Brigjen Pol. Drs. Erry Nursatari, MH.

mitrapol.com : Dalam rangka apa BNNP Kaltara datang ke BNNK Nunukan ?

Kepala BNNP Kaltara : Kedatangan kami ke Nunukan adalah dalam rangka tugas dan tanggungjawab kami dalam melakukan pengawasan kesemua BNNK se-Kaltara yaitu Kabupaten Nunukan, Tarakan, Malinau, KTT, dan Kabupaten Bulungan.

Kunjungan ke BNNK Nunukan adalah untuk melakukan koordinasi dan singkronisasi program kerja Tahun 2019, juga untuk melakukan evaluasi kegiatan mereka selama Tahun 2018.

Kepala BNN Provinsi Kaltara Brigjen Pol. Drs. Erry Nursatari, MH bersama peserta rapat kordinasi singkronisasi program kerja Tahun 2019 di kantor BNNK Nunukan.

mitrapol.com : Kenapa Kabupaten Nunukan dikenal sebagai Jalur Peredaran Narkotika ?

Kepala BNNP Kaltara : Kabupaten Nunukan secara Geografis adalah wilayah yang berbatasan langsung baik Darat maupun Laut dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, oleh karena itu Nunukan dijadikan jalur masuk Narkotika.

Jalur peredaran Narkotikan bukan hanya di Nunukan tapi terjadi dimana mana khususnya didaerah perbatasan seperti di Riau, Batam, Pontianak, dan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina.

 

mitrapol.com : Apakah benar peredaran narkoba ini sudah ada sebelum terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) ?

Kepala BNNP Kaltara : Benar, BNN baru terbentuk beberapa tahun yang lalu. BNN dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.
saya harapkan di Tahun 2019 ini BNNK Nunukan bisa lebih maksimal lagi disemua bidang.

 

mitrapol.com : Apa yang dilakukan BNN dalam mengurangi peredaran Narkotika ?

Kepala BNNP Kaltara : Upaya yang dilakukan BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan dangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional.

 

mitrapol.com : Apakah keterbatas personil menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan Narkoba ?

Kepala BNNP Kaltara : Memang benar salah satu kendala dalam pemberatasan peredaran narkotika di Indonesia adalah terbatasnya personil dilapangan.

 

mitrapol.com : Apakah masuknya Narkotika ke Indonesia dari Malaysia melalui pintu Pulau Sebatik dan Nunukan ini ada keterlibatan oknum aparat keamanan ?

Kepala BNNP Kaltara : Kemungkinan itu bisa benar bisa tidak, namun selama saya bertugas di Kaltara, kasus seperti ini belum pernah saya temukan.

 

mitrapol.com : Dalam pemberantasan Narkoba ini apakah cukup dilakukan Polri dan BNN saja ?

Kepala BNNP Kaltara : Pemberantasan Narkoba tidak cukup hanya dilakukan oleh Polri dan BNN saja, tapi sangat diperlukan campur tangan dari semua stakeholder yang ada, mulai dari TNI, Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Pemudah anti narkoba dan yang lainnya.

Dalam pemberantasan Narkotikan diperlukan kerjasama, kepolisian dan BNN tidak akan mampu melakukannya diwilayah yang luas ini.

 

mitrapol.com : Dalam menangani masalah narkoba, apakah aparat keamanan yang bertugas diperatasan sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup ?

Kepala BNNP Kaltara : Sarana dan prasarana aparat di Lapangan masih terbatas, oleh karena itu kita harus menguatkan barisan untuk bekerja sama dengan semua aparat seperti TNI Angkatan Laut, Mariner, Satgas Pamtas, Dandim, Koramil, Polres, Polsek, Airut dan Brimob, serta pihak Bea Cukai.

 

mitrapol.com : Apakah semua Stakeholder bisa menangkap para pelaku peredaran Narkotika ? Apakah masyarakat bisa menangkap orang ketika diketahui membawa, memiliki dan melakukan peredaran Narkotika ?

Kepala BNNP Kaltara : Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 57 disebutkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkoba yang isinya :
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(3) Pemerintah wajib memberikan jamin keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 

mitrapol.com : Sejak bulan Januari sampai Maret, sudah berapakali BNN melakukan penangkapan Narkotika ?

Kepala BNNP Kaltara : Dalam bulan Februari kita sudah mengamankan Nokotika Jenis sabu sabu seberat 10 kilo

 

mitrapol.com : Bagaimana cara mengurangi peredaran narkoba di Nunukan sebagai sebuah wilayah yang ada di perbatasan ?

Kepala BNNP Kaltara : Dalam menyelesaikan suatu masalah kita lihat harus kita petakan dulu apa permasalahannya.

Regulasi dari pemerintah kita perlukan sehubungan dengan posisi Nunukan sebagai pintu gerbang dari negara tetangga.

Kita tahu kalau kapal dari Tawau tertib, tapi giliran pulang terkadang ada yang tidak betul, ada aturan yang berlaku kalau semua kapal sekecil apapun yang datang dari Tawau harus masuk melalui satu atau dua pintu di pulau sebatik yang telah ditentukan sebagai pintu masuk, jika regulasi itu bisa dilaksanakan tugas kita akan lebih mudah.

 

mitrapol.com : Langkah-langkah apa yang telah dilakukan BNN terhadap kapal-kapal yang membawa barang dari Tawau?

Kepala BNNP Kaltara : Kita tetap mengacu pada aturan pemerintah, kalau BNN sendiri tidak mungkin melakukannya, itu urusan Dinas Perhubungan Laut.

Kita harus koneksikan semuanya, kalau bisa mengusulkan pada saat rapat kita untuk kita satukan supaya orang-orang yang masuk ke Nunukan melalui pintu yang telah ditetapkan, semua itu kuncinya ada sama pemerintah.

Mari kita bantu BNN dan anggota Polri serta TNI dalam mengawasi dan menjaga kedaulatan Negara kita ini.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama.

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat.

 

Yusuf P

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *