Pembangunan Kampus II IAIN Metro Lampung Senilai 31,4 Milyar Molor

  • Whatsapp
Megaproyek pembangunan Gedung Kampus II IAIN Metro Lampung. Sabtu(16/03/19).

MITRAPOL.com Metro/Lampung – Pembangunan Megaproyek Gedung IAIN Metro Lampung dengan menelan biaya sebesar 31,4 Milyar dan dimulai bulan Juli 2018 dengan masa kerja 160 hari kalender dan seharusnya kontrak selesai di bulan Desember 2018 molor.

Kontraktor pelaksana pembangunan Gedung IAIN Metro Lampung PT. Uno Tanoh Seuramo yang mempekerjakan 125 orang belum mampu menyelesaikannya, hingga molor dan diperpanjang 90 hari sampai tanggal 31 Maret 2019. Tim mitrapol melihat ke lokasi pembangunan, Sabtu (16/03/19).

Menurut warga setempat bahwa pengerjaan pembangunan itu kurang melibatkan warga setempat dan juga tidak ada APD keamanan alat keselamatan bagi pekerja, terlihat dari tinggi bangunan yang mencapai 30 meter hanya menggunakan bambu tali bukan scaffolding sebagai penyangga pijakan pekerja.

Kemudian Tim Mitrapol menemui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembangunan gedung kampus IAIN Metro Lampung diketuai Agus terkait molornya pekerjaan pembangunan gedung dan APD para pekerja tersebut.

Ketua Pengawas Pembangunan Ahmad Mursyid

“Saya luruskan, sumber anggaran pembangunan gedung ini bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Kementerian Keuangan. perlakuannya menjadi berbeda dengan APBN”. Ujar Agus.

Dijelaskan Agus, Kalau SBSN istilahnya saham sukuk Kementerian Keuangan, cuma penanggung jawabnya dimasing-masing Satker. Kami menggunakan dana SBSN karena ada kelenturan, ketika pekerjaan tidak selesai dalam masa kontrak 160 hari, ada peraturan menteri keuangan yang memayungi untuk bisa diperpanjang selama 90 hari kalender.

Jadi sekarang ini mereka sedang melaksanakan perpanjangan/kesempatan yang 90 hari kalender. Kita juga didampingi oleh tim kejaksaan Lampung Timur.

Kita telah memberitahukan kepada kontraktor bahwa masa kontrak telah diperpanjang lagi selama 90 hari kalender. Kita juga sudah buatkan surat kontrak perpanjangan itu.

Para pekerja tidak menggunkan alat keselamatan

Sesuai Perpres No.16 Tahun 2018 apabila sampai batas waktu perpanjangan belum selesai maka akan ada denda berjalan.

Tapi progres terakhir, kemarin progres dari kontraktor diperiksa pengawas baru disyahkan, tapi ini ada ketidak tertiban administratif dari pihak kontraktor pelaksana mengenai progres.

Setiap kali kita minta baik lisan, japri dan kami resmi menjelaskan didepan TP4D kami hanya akan menilai evaluasi progres dan pembayaran sesuai dengan kondisi dilapangan. Nanti kita lihat saja pada tanggal 31 Maret 2019″, jelas Agus.

Ditambahkan Agus, mengenai APD bagi para pekerja selalu kita himbau setiap Minggunya kekontraktor pelaksana.

Agar berita berimbang Mitrapol menemui pengawas pelaksana pembangunan PT. Uno Tanoh Seuramo Ahmad Mursid terkait 2 pokok permasalahan itu,

1.Perpanjangan waktu 90 hari kalender dan kesanggupan penyelesaian batas waktu sampai 31 Maret 2019.
“Jangan salah persepsi, bahwa perpanjangan 90 hari kalender itu bahwa ada penambahan pekerjaan diluar item/kontrak. Saya menjamin bahwa sampai batas akhir perpanjangan tanggal 31 Maret 2019 bisa selesai semuanya. Bapak bisa lihat bangunan finishingnya bandingkan bangunan proyek pemerintah yang lelang, tangan bisa meraba” jelasnya.

2.Mengenai safety fist bagi para pekerja tidak menggunakan APD (Alat pengaman diri) untuk keselamatan,
” Alhamdullah selama perjalanan nol exident, sejak awal sudah dikasih APD namanya pekerja lokal, ribetlah, tapi yang krusial mereka tetap pakai, terutama yang erection baja. Mengenai upah mereka para pekerja harian lepas dan borong upah”, jelasnya.

Dalam hal ini PT. Uno Tanoh Seuramo selaku kontraktor pelaksana harus mampu menyelesaikan pekerjaannya hingga batas akhir tanggal 31 Maret 2019.

 

Muktaridi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *