Ketika Pendidikan Tak Dilepas dari Kepentingan Politik

oleh -88 views
Aminudin, pemerhati kebijakan pendidikan

MITRAPOL.com, Lampung – Buruknya kwalitas pendidikan di Indonesia terutama disebabkan faktor buruknya menajemen elit penguasa dalam mengelola institusi pendidikan.

Tentu saja hal ini tidak terlepas dari motif dan kepentingan kaum Elit. Baik dari kalangan politikus, birokrat dan pengusaha, kerapkali menghalang – halangi usaha untuk meningkatkan kwalitas pendidikan.

Kepentingan mereka dalam sektor pendidikan semata – mata untuk mengakumulasi sumberdaya , mendistribusikan peronase dan memobilasi dukungan politik (politik kampus dan gerakan mahasiswa), serta melakukan kontrol politik (melalui UKMPIB/ Permen ristek 55 tahun 2018 ).

Disisi lain anggaran pendidikan kerap dihamburkan untuk sesuatu yang bersifat populis dan pragmatis. Dalam banyak kasus menjelang momentum politik elektoral, bersumber janji – janji untuk memperbaiki kwalitas pendidikan, salah satunya menganggarkan nominal yang fantastis untuk meningkatkan kesejahteraan guru (bukan berarti guru tidak boleh mendapatkan penghasilan lebih besar) akan tetapi banyak program pemerintah itu untuk para guru itu hanya modus untuk mendulang suara saja.

Hal ini bisa dicermati dalam implementasi program rezin Jokowi yang berjanji mengangkat derajat kesejahteraan tenaga pendidik, namun realitanya minim implementasi.

Sementara itu, paslon Prabowo-Sandi menawarkan sejumlah janji guna mereformasi sistem pendidikan, antara lain meningkatkan kesejahteraan guru dengan mengangkat para guru honor untuk menjadi PNS hingga memberlakukan upah minimum untuk guru swasta hingga dosen.

Pendidikan tidak sekedar komoditas kapitalistik, juga objek politisi untuk kepentingan pragmatis politisi demi meraih kemenangan elektoral. Selain memanfaatkan tenaga pendidik, para elit ini juga banyak mengambil keuntungan dari anggaran JUMBO di dunia pendidikan.

Mereka memiliki kepentingan untuk membatasi penyerapan anggaran dalam sektor pendidikan agar penerintah mengeluarkan dana untuk sektor lain. Salah satunya alokasi infrastruktur, yang tergolong mudah menjadi ladang korupsi.

Alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang demikian tinggi membuat sektor pendidikan menjadi lahan basah bagi birokrasi korup. Menurut Indonesia Corruption Watch ( ICW ) sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2015 ada 425 kasus korupsi di sektor pendidikan, dengan total kerugian Negara hingga mencapai Rp 1,3 Triliun .

Dari rangkaian kasus tersebut , Dinas Pendidikan masuk dalam jajaran lembaga terkorup (birokrasi) kedua di Indonesia.

Objek korupsi dari sektor pendidikan diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana sekolah , dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ), infrastruktur sekolah , serta dana Buku menjadi sasaran perilaku korup para elit, baik politisi maupun birokrasi. (Sumber Opini: Aminudin, pemerhati kebijakan pendidikan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *