Lemah Pengawasan, Program UPPO Kecamatan Sobang Disinyalir Bermasalah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak – Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten patut diawasi pihak terkait.

Pasalnya kelompok penerima program UPPO tersebut diduga hingga kini belum memenuhi mekanisme sesuai juklak dan juknis.

Bacaan Lainnya

Sepeti Informasi yang didapat dari salah satu sumber menceritakan bahwa jumlah kerbau yang direferensikan oleh penerima UPPO baru ada 4 Ekor.

Semestinya kandang komunal yang sudah tersedia tersebut telah terisi sebanyak 10 ekor kerbau dengan fisik yang sesuai spesifikasi hewan kerbau baik bobot, umur, tinggi dan kesehatannya

“Kerbaunya ada yang mati satu ekor,” terang salah satu warga yang tidak mau ditulis namanya.

Sukendar, selaku pengurus UPPO Desa sukamaju-Sobang saat dikonfirmasi melalui nomor Whats-App pada Kamis (21/03/2019) membantah bahwa informasi itu tidak benar.

“Itu tidak benar, jumlah kerbau sudah ada delapan ekor,” jawab Sukendar singkat.

Namun sangat disayangkan, Sukendar yang sudah beri waktu untuk mengklarifikasi atas informasi bahwa ada seekor kerbau yang mati dikandang UPPO yang dikelolanya tapi justru ada kesan untuk menghindari pertanyaan

Tindakan tersebut dirasa kurang kooperatif serta mengundang kecurigaan yang patut disinyalir pengelolaan kegiatan UPPO Desa sukamaju kecamatan sobang Lebak-Banten benar bermasalah.

Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang bertujuan menampung bahan baku sekaligus mengolah kotoran kandang menjadi pupuk organik menggunakan Alat khusus tersedia diruang kompos berjarak dekat dengan kandang komunal.

Diketahui bahwa Direktorat Jendral tanaman pangan telah meluncurkan program UPPO melalui Daftar Isian Pelakasaan Anggaran(DIPA)Tahun 2018 sebesar 200.000,000 rupiah untuk kegiatan mengolah pupuk organik didesa Sukamaju-Sobang.

Sangat disayangkan jika program UPPO justru mangkrak akibat kelalaian ditambah lemahnya pengawasan dari dinas yang membidangi tanaman pangan dikabupaten Lebak.

Semestinya pengendalian program UPPO tidak dilepas begitu saja apalagi pengorganisasian kegiatan sudah jelas bahwa pembinaan teknis dan pengawasan ditingkat kabupaten/kota adalah menjadi tanggung jawab Dinas yang membidangi tanaman pangan.

Wawan, selaku Kepala Desa (Kades) Sukamaju saat ditemui Mitrapol.com di Masjid Agung kota Rangkasbitung pada Rabu, (20/3/2019) mengatakan, “Selama ini saya sebatas mengetahui program UPPO namun pengelola belum pernah berkordinasi atau laporan selama kegiatan berjalan dan Saya juga harus memastikan terlebih dahulu soal informasi kematian kerbau sekaligus melihat sudah ada berapa ekor dikandangnya,” jelas Wawan.

Bantuan UPPO merupakan kegiatan memiliki katagori karakteristik yang ditetapkan PA berupa Transfer Uang untuk biaya pengadaan Kandang komunal,Rumah kompos,10 Ekor kerbau atau sapi dan pakan ternak.

Selain itu, juga ada bantuan transfer barang berupa Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) ditambah juga dengan kendaraan roda tiga. (Ubay)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *