DPD JPKP Bitung: Bantuan Hibah Air Bersih Senilai Rp3,5 M ke PDAM Bitung Mubazir

  • Whatsapp
DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Julius Hengkengbala

MITRAPOL.com, Bitung – DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) menyebut Program Bantuan Hibah Air Bersih bersumber dari APBN tahun 2017 berbandrol 3,5 M ke PDAM Bitung mubazir karena tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat .

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017 mengalokasikan Danah Hibah dengan tujuan agar pemerintah kota Bitung terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat mendapatkan layanan Air bersih.

Bacaan Lainnya

Ketua DPD JPKP Bitung Julius Hengkengbala kepada sejumlah media mengatakan hingga kini layanan PDAM belum menyentuh layanan air bersih bagi MBR perkotaan, sebab dari investigasi yang di lakukan timnya ke sejumlah kelurahan di kecamatan Ranuwulu dan Matuari hanya ada instalasi penyambungan dan meter di rumah rumah.

Meteran air terpasang sejak 2017 di rumah warga namun belum menikmati air bersih di kelurahan Wangurer Utara kecamatan, Madidir, Kota Bitung.

Dari pendataan JPKP di kelurahan contohnya di kelurahan Wangurer Utara hampir seluruh sambungan terpasang belum menikmati air PDAM begitupun manembo nembo atas dan Tendeki jadi jika di hitung dari 2.125 jaringan sudah terpasang lengkap dengan meteran hampir separuh tidak menikmatinya .

“Kami mempertanyakan kinerja dan tanggung jawab PDAM dalam mengelolah uang rakyat yang sudah laksanakan karna hingga kini warga tidak mendapat penjelasan secara terbuka soal Program Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (BMR ) yang di launcing oktober 2017 jangan hanya kejar target saja kalau ternyata ketersediaan debit air nihil ” kata Julius baru-baru ini.

Selain itu kata Julius, setiap Kepala keluarga sudah menyerahkan uang yang di tagih pihak PDAM sebesar Rp.500.000 untuk membantu terlaksananya program Air Bersih tersebut.

“Mengapa harus ada tagihan Rp 500.000 ke warga kalau ini bersifat hibah ini harus di pertanggung jawabkan secara hukum,” ujar Julius Hengkengbala.

Diketahui Pekerjaan Program BMR ini diverifikasi dan di kerjakan oleh PDAM sendiri , dengan dua tahap pekerjaan yakni tahap I sebanyak 1.125 sambungan dan tahap II 1000 sambungan dengan total anggaran 3,5 miliar rupiah.

“Sebagai dasar MOU JPKP dengan Kantor Staf Kepresidenan,. dalam rangkah memfasilitasi menyampaikan pengaduan masyarakat di daerah serta pemantauan tindak lanjut laporan masyarakat dan, pengembangan realisasi program pemerintah maka, dan hasil Tim invesgasi di lapangan, kami sudah menyurat resmi ke PDAM Duasudara tapi, hingga kini belum digubris,” cetus Julius.

Sementara, Dirut PDAM Raymond Luntungan ST di konfirmasi belum bisa di temui , namun Manager Teknik PDAM Bitung Johanes Turang MT di hubungi via washap menjelaskan, sebaiknya calon pelanggan yg belum terpasang/belum keluar air supaya datang ke bagian pengaduan PDAM supaya di proses /di tindaklanjuti.

“Untuk di debit air saat masih memadai, yang belum terpasang mungkin di karenakan belum adanya jaringan pipa yang masuk untuk data yg sdh dapat di cover ada bagian hubungan pelanggan PDAM,” singkatnya. (*)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *