Waww ! Ada Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Babakanlor

by -229 views

MITRAPOL.com, Pandeglang – Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) PTSL adalah merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Namun ternyata program PTSL tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum tertentu untuk meraup keuntungan.

Loading...

Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namannya, menerangkan keawak media bahwa ketika dirinya mengajukan atau mendaftarkan tanahnya yang belum memiliki kelengkapan atas surat kepemilikan tersebut kepada pihak panitia program PTSL di desanya malah dipintai sejumlah uang dengan alasan untuk pembiayaan dalam mengurus sertifikat tanah yang diprogramkan oleh pemerintah.

“Waktu saya mendaftarkan kepada panitia pengurusan sertifikat Tanah dalam program itu oleh pihak desa, maka saya harus bayar sebesar Rp. 200.000 perbuku atau per satu sertifikat, dan kini saya sudah memiliki surat lengkap kepemilikan Tanah, atau Sertifikat itu dengan tebusan Rp. 200.000 kepada pihak desa,” jelasnya. Minggu (24/3/2019).

Sementara dikatakan Warga RT 05, RW 02, mengaku dirinya juga telah mengajukan pembuatan sertifikat melalui program tersebut, dan dikatakannya juga bahwa sertifikat itu sudah jadi dan ada ditangan pihak panitia, dan belum diserahkan kepada pemiliknya dikarenakan belum membayar atau harus ditebus sebesar Rp. 200.000 kepada Ketua Rukun Keluarga (RK) setempat.

“Saya juga membuat Sertifikat dari program pemerintah, Sertifikat itu sudah ada, tetapi karena belum ada uang, jadi saya belum bayar sebesar Rp 200 ribu, makanya Sertifikat itu belum bisa saya ambil,” katanya.

Terpisah dikatakan Kepala Desa Babakanlor Suhada, ia mengatakan bahwa mengakui adanya pungutan dari warga yang mengajukan PTSL, biaya itu hanya untuk membeli Matarai, mengurus surat keterangan tidak sengketa, patok pembatas Tanah dari material Bambu, dan untuk kebutuhan yang lainya.

“Memang benar, untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL di desa kami telah meminta anggaran sebesar Rp. 200.000 kepada warga yang mengajukan untuk pembuatan sertifikat, dan uang dari warga tersebut untuk kebutuhan operasional kerja dan untuk membeli materai dan lain lainnya,” Jelas Suhada.

Sementara M. Yaya, dari Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM-GEMPITA) mengatakan ke Mitrapol.com saat ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa, program penerbitan sertifikat tanah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

“Semua pungutan yang terjadi di desa Babakanlor untuk mengurus sertifikat, dan pungutan biaya itu tidak dibenarkan, karena pembuatan sertifikat itu salah satu program dari pemeritah untuk masyarakat, semuanya gratis, apapun dalihnya, jika pembuatan Sertifikat tersebut meminta biaya kepada warga yang mengajukan, itu termasuk tindakan Pungutan Liar (PUNGLI),” tegas Yaya.

Atas adanya informasi tindakan pungli tersebut, M. Yahya meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan program itu, serta kepada pihak yang berwenang agar segera menyikapi dengan seksama, bilamana benar dan jelas adanya pungutan liar agar menindaknya.

 

Ryn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *