Soal dana tunjangan, anggota Komisi II DPRD Kota Metro Lampung: Alhamdulillah, saya sudah lunas

  • Whatsapp
Anggota Komisi II dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Metro Lampung Alizar

MITRAPOL.com, Metro/Lampung – Terkait pemberitaan Mitrapol beberapa waktu yang lalu soal pernyataan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Metro Budiono bahwa sebanyak 12 orang anggota DPRD belum mengembalikan dana tunjangan atas dasar revisi permendagri, Tim Mitrapol menemui Ketua DPRD Kota Metro Lampung Ana Morinda namun selalu gagal.

Namun demikian, tim akhirnya dapat menemui dan diterima Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Metro Lampung Alizar pada Senin (01/04/2019).

Bacaan Lainnya

Kepada tim Mitrapol, anggota Komisi II DPRD Alizar membenarkan bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran tiga bulan dana tunjangan bagi anggota DPRD Kota Metro Lampung.

“Memang benar kami telah menerima dana tersebut yang dibayarkan tiga bulan sejak bulan Agustus hingga Oktober 2018 itupun mengacu permendagri sebelumnya, tetapi keluar surat dari Kemendagri baru di awal bulan November 2018 dan menyatakan terdapat kelebihan dan harus mengembalikan.
Kalau saya pribadi sebagai anggota DPRD Kota Metro sudah mengembalikan dan alhamdulillah lunas sebelum batas waktu (2 x 30 hari),” jelasnya.

Lanjut dia, “Kalau saya pribadi namanya kelebihan adanya aturan baru harus segera dikembalikan walaupun entah dari mana cara menyelesaikannya. Mengenai anggota DPRD Kota Metro Lampung yang lainnya saya tidak tahu mungkin mereka ada alasan tersendiri.Jadi bagi kawan – kawan yang merasa belum mengembalikan dana tersebut segera mengembalikan,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai batas akhir masa jabatan anggota DPRD Kota Metro Lampung dan cara penyelesaian pengembalian kelebihan dana tunjangan itu Alizar menjelaskan bahwa masa tugas akhir sebagai anggota DPRD Kota Metro Lampung sampai tanggal 18 Agustus 2019.

“Artinya masih ada empat bulan lagi untuk bisa menyelesaikan.Apakah mereka beralibi sudah mengasur dengan nilai tertentu ataupun beralibi hutang piutang. Syukur jika sudah mengasur,namanya uang negara sampai kita meninggal pun ahli waris berhak mengembalikannya. Pertanggung jawabannya walapun seribu harus tetap dikembalikan tinggal kapan mereka mau mengembalikan nanti atau kapan. Dan semua itu seharusnya ada aturan harus ada ketentuan harus selesai berapa bulan jika tidak selesai diusulkan kepada yang berhak bertanggung jawab,” paparnya.

Terakhir, Alizar menjelaskan bahwa pihaknya berkeinginan jika seluruh anggota DPRD Kota Metro Lampung masa bakti 2014 – 2019 sudah selesai jabatan, maka selesai juga hutangnya dan tidak ada membebankan kepada anggota DPRD selanjutnya. (Muktaridi)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *