Tanggapi permohonan GeRAK, KPK bakal ambil alih Kasus CT Scan RSU Zainal Abidin

  • Whatsapp
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan pengambilan alih penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Computerized Tomography Scanner (CT Scan) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh tahun anggaran 2008 sebesar Rp 39 miliar.

Kepala divisi Advokasi Korupsi, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung kepada media ini mengatakan pihaknya sudah menerima surat balasan dari KPK terkait permohonan pengambilan alih kasus tersebut.

Bacaan Lainnya

Tercantum dalam surat tanggapan KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019, bahwa pengaduan GeRAK Aceh tersebut dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA oleh aparat penegak hukum di Aceh.

“Kami sudah terima surat tanggapan dari KPK, permohonan GeRAK Aceh itu sudah dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi oleh KPK,” ujarnya di Banda Aceh, Kamis (4/4/2019).

Pada tanggal 8 Februari 2019 lalu, GeRAK Aceh sudah menyurati KPK melalui surat nomor 020/B/G-Aceh/II/2019, terkait perihal permohonan pengambil alihan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA.

Permohonan pengambilalihan kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh itu kepada KPK dilakukan mengingat adanya kabar pengusulan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diteruskan kepada Kejaksaan Agung sebagaimana pemberitaan media massa pada 23 Januari 2019 lalu.

“Berdasarkan informasi tersebutlah kita surati KPK agar segera mengambil alih penanganan kasus CT Scan RSUZA ini,” bebernya.

Lanjutnya, pengusulan SP3 itu dapat bertentangan dengan prosedur hukum UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dimana dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan pasal 2 dan 3, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan dan delik formil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka, untuk itu, jika alasannya karena tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negera, kemudian Kejati Aceh mengusulkan untuk menghentikan perkara, ini tidak logis, dan patut diduga adanya potensi lain yang sarat dengan kepentingan,” ujarnya.

Dalam kasus ini Kejati Aceh telah menetapkan mantan Direktur RSUDZA Banda Aceh berinisial TM sebagai tersangka. Penetapan TM sebagai tersangka dilakukan bersamaan dengan penetapan TBE sebagai tersangka pada 1 Juli 2014.

Kejati Aceh sebelumnya juga telah menetapkan tiga tersangka baru yakni Ketua Pokja SU, dan sekretaris Pokja Mhr dan BI, Kuasa Direktur CV Mutiara Indah Permai.

“Dalam kasus ini negara mengalami kerugian senilai Rp15,3 miliar, kami berharap agar KPK mempercepat proses supervisi kasus ini, sehingga tidak terkesan adanya tebang pilih dalam penaganan perkara dugaan tindak pidana korupsi,mengingat penanganan kasus ini sudah menyita waktu cukup lama, harus secepatnya disupervisi KPK, agar penyelesaian perkara ini mempunyai titik terang, karena di mata hukum setiap yang bersalah tetap diproses oleh undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (Bukhari)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *