Pemda Butur dan Kejari Muna tandatangani MoU

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Buton utara – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, resmi menjalin kerjasama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan perjanjian dilaksanakan oleh Bupati Butur, Abu Hasan dan Kejari Muna, Husin Fahmi, pada rapat kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Butur, di gedung Islamic Centre, beberapa hari yang lalu.

Dalam ksempatan itu, Abu Hasan mengatakan pihaknya sangat menyambut baik adanya kerjasama ini. Dimana, institusi tersebut kedepan akan mengawal proses penggunaan anggaran di daerah. Tentunya dengan selalu mengedepankan pencegahan.

Saat ini Pemkab Butur memang tengah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan menuju desa dan kelurahan yang maju dan mandiri. Sehingga, pihaknya optimis,peran dari pihak kejaksaan akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan hal tersebut.

Begitupun dengan kepolisian, dalam hal ini Polres Muna, yang juga terus mengambil peran dalam melaksanakan tugasnya, dengan mengedepankan pencegahan.

“Ini sebuah komitmen yang kita harus beri apresiasi, karena ini akan sangat membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan,” kata Abu Hasan.

Dalam sambutanya, Kejari Muna, Husin Fahmi, berharap, dengan terbukanya ruang pengawalan dari pihaknya itu,kedepan akan terwujud pelaksanaan pembangunan yang bisa mensejahterakan masyarakat Butur. Selain itu, apa yang diharapkan dari penyaluran dana desa di daerah itu,akan melahirkan desa-desa yang maju dan mandiri.

Begitu pula dengan Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga. Dimana, pihaknya pun berkomitmen untuk terus mendampingi proses pelaksanaan pembangunan di Butur, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diberikan. Mulai dari pelayanan hingga penegakan hukum.

Hal ini tentunya, bukan hanya menyasar para kepala desa ataupun lurah saja. Kata dia, siapapun yang melakukan atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, dalam proses manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, sampai pada pelaporannya, tentu semua memiliki pertanggung jawaban hukum.

“Mari kita laksanakan tugas dan kewenangan kita dengan baik. Kita dukung Pak Bupati, dan seluruh jajaranya supaya percepatan pembangunan daerah kabupaten Buton Utara juga semakin baik, makin berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Terkait dengan percepatan pembangunan di daerah, Komandan Kodim (Dandim) 1416 Muna, Letkol Inf Febi Triandiko pun menuturkan, bahwa pihaknya akan terus mengambil peran dalam proses percepatan pembangunan daerah. Salah satu program yang dijalankan, yakni Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang rencananya akan dilaksanakan di Butur beberarapa bulan kedepan.

“TMMD merupakan program nasional, memang ditujukan membantu mempercepatan pembangunan di daerah,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam rapat kerja itu, pihaknya juga menyampaikan kabar gembira, bahwa rencana pembangunan Kodim di Butur, sudah akan dimulai tahun ini. “Anggaranya sudah ada, tinggal pelasanaannya.” ungkapnya.

 

 

David Wiridin

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *