Kerjasama LPPOM MUI Kaltim dan Pemkab Nunuka Gelar pelatihan penyusunan sistem jaminan Halal

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan “Jaminan Produk Halal”, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui dinas yang membidangi industri kecil dan menengah (IKM) bekerja sama dengan PT. Pegadaian, Rumah Kreatif BUMN (RKB) Kabupaten Nunukan dan FOKUTARA Nunukan mengadakan Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System/HAS).

Pembukaan pelatihan penyusunan sistem jaminan Halal tersebut berlangsung di Ruang Rapat Perbatasan lantai I Kantor Bupati Nunukan. Senin(8/04/2019) Pemkab Nunukan juga menggandeng LPPOM MUI Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi narasumber agar memberikan informasi lengkap terkait proses, pelayanan, dan manfaat sertifikat halal bagi Iindustri Kkecil dan Mencegah.

Kami sangat berharap dan akan membantu juga mendampingi IKM di Nunukan sehingga pasarnya nanti tidak hanya di Nunukan, tapi juga ke luar kota bahkan diekspor ke luar negeri Sumarsongko selaku Ketua LPPOM MUI Kaltim.

Pelatihan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang prosedur dan mekanisme perolehan sertifikat halal produk pangan dan lainya serta meningkatkan standarisasi produk pangan di Kabupaten Nunukan yg kita cintai.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setkab Nunukan, H. Hanafiah menerengkan bahwa peran IKM dalam menunjang perekonomian masyarakat sangatlah penting.

Berharap Agar Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal ini dapat menjadi pengungat sebagai langkah awal untuk membina dan mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berdaya saing Dikabupaten sebagai beranda negara.

Ketua panitia dalam pelatihan ini juga memberikan semangat pada peserta dari pelaku usaha di Kabupaten Nunukan yang hadir. “Menjadi pelaku usaha sukses itu memang butuh usaha dan butuh proses”.

Meskipun kita pelaku usaha diperbatasan, jangan pernah berpikir kalau kita terbatas sejumlah potensi dan peluang dihadapan kita tinggal kita bagaimana bisa merebut peluang tersebut dengan sumberdaya manusia yang profesional.

Ia pun mengaku akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dan berharap kedepannya akan lebih banyak lagi BUMN dan program CSR perusahaan yang peduli terhadap pelaku usaha di perbatasan.

 

 

Kom/Yusup

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *